WahanaNews.co | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengaku menjadi dalang pemotongan anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Adapun saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi bulan-bulanan Ketua MPR Bambang Soesatyo karena dianggap memotong anggaran.
Baca Juga:
Menkeu: Kemenkeu Dukung dan Berikan Bantuan Maksimal Kepada Seluruh K/L pada KMP
"Padahal yang memotong anggaran (MPR) itu bukan di Kementerian Keuangan, yang memotong anggaran itu di Bappenas," kata Suharso dalam acara BPS Award Desa Cantik di Jakarta, Senin (6/12/2021).
Akibat pemotongan tersebut, Suharso lantas kena semprot Sri Mulyani di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin beberapa waktu lalu.
Namun Suharso berdalih, pemotongan anggaran dilakukan karena pendapatan negara saat ini terbatas dan fokus menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Pemangkasan 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Instruksinya
"Jadi kemarin waktu di Bali, saya waktu pertama kali duduk itu langsung ditembak sama Sri Mulyani, 'Situ yang motong, saya yang kena’. Selama ini orang tidak tahu yang motong bahwa sebenarnya kita di Bappenas," ucap Suharso.
Lebih lanjut Suharso menuturkan, kebijakan yang diambil harus berbasis data.
Dengan berbasis data, pembangunan atau kebutuhan negara lainnya bakal berdasar pada kebutuhan dan prioritas, bukan keinginan dan prioritas.
Basis kebutuhan dan prioritas, kata Suharso, mampu melahirkan strategi yang relevan pula sesuai keadaan negara.
"(Jika) pengambil kebijakan di desa memahami dengan baik kebutuhan desa dan meletakkan prioritas dengan baik, saya kira pembangunan yang kita lakukan dari pinggiran itu bisa kita lakukan. Jika sudah mengerti statistik dengan baik, mereka akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani dibandingkan Bambang Soesatyo," seloroh Suharso.
Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut Menteri Keuangan tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.
Hal ini disebabkan karena Sri Mulyani tidak menghadiri undangan yang dilayangkan MPR untuk membahas anggaran.
Bambang menuturkan, Sri Mulyani sulit diajak bekerja sama dengan DPR.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad juga mengatakan Menkeu sulit diajak berkoordinasi.
"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," sebut Bambang.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani berujar, pemotongan anggaran harus dilakukan karena Indonesia masih menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta pada tahun 2021.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan sudah melakukan refocusing anggaran sampai 4 kali, tujuannya untuk membantu penanganan Covid-19 karena biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi.
Akibat varian Delta, biaya perawatan pasien melonjak dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 96,86 triliun.
Anggaran pun digunakan untuk akselerasi vaksinasi sebesar Rp 47,6 T triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
"Anggaran difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4. Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," sebut Sri Mulyani, beberapa waktu lalu. [dhn]
