WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah menjadi salah satu bukti konkret komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial dan ekonomi.
Program ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bagian dari strategi besar mengurangi kesenjangan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Tanah Air.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Sikap Tegas Presiden untuk Penyelesaian Pembangunan Kawasan Otorita IKN
Sasaran utama program ini adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, sekaligus mempersempit jurang perbedaan antara masyarakat perkotaan, pedesaan, dan pesisir.
"Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Menurut Ujang, program yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini juga dirancang untuk menjawab kekurangan pasokan perumahan (backlog) yang saat ini mencapai 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Lepas Retret Kadin 2025, Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I Ivan Iskandar Batubara Hadir di Akademi Militer Lembah Tidar Magelang
Selain itu, sebanyak 26,9 juta rumah yang tergolong tidak layak huni akan direnovasi agar memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
Strategi pelaksanaan program meliputi perbaikan dua juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan satu juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta penataan kawasan pesisir dengan membangun hunian adaptif bencana yang tahan terhadap perubahan iklim dan ancaman alam.
Pemerintah juga menargetkan program ini menjadi instrumen pengendalian harga tanah dan tata ruang.
Langkahnya adalah mengarahkan subsidi untuk menormalkan harga tanah, menata zonasi, serta memastikan lokasi hunian tidak semakin jauh dari pusat kegiatan ekonomi.
Dengan demikian, akses masyarakat terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan layanan publik dapat terjaga.
"Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih," tambah Ujang.
Ia menegaskan, program Tiga Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo, yang menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sektor perumahan berpotensi menjadi penggerak utama perekonomian nasional.
"Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Fahri.
Dengan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program Tiga Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk jangka panjang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
