WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menetapkan komitmen kuat untuk menghapus kemiskinan ekstrem secara menyeluruh, melalui tiga strategi utama yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Arahan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Baca Juga:
Anggaran MBG Rp 1,2 Triliun Per Hari, Siap Layani 82,9 Juta Warga Indonesia
“Tiga strategi itu meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan,” ujar Muhaimin Iskandar.
Muhaimin menyampaikan bahwa pendekatan baru di era pemerintahan Presiden Prabowo bukan hanya soal distribusi bantuan sosial, tetapi lebih menekankan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan produktif.
Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Baca Juga:
Makan Bergizi Gratis Jadi Langkah Nyata Dukung SDGs 2030
Setiap pemerintah daerah diminta untuk mengimplementasikan strategi tersebut secara konkret.
Agar pelaksanaannya tepat sasaran, pemerintah pusat menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis perencanaan kebijakan.
Muhaimin menegaskan, data yang akurat adalah kunci utama agar program pengentasan kemiskinan tidak meleset dari sasaran.
“Tentu dinamika data ini terus berkembang, saya minta kepada seluruh Kepala Daerah terus berkoordinasi dengan BPS, dengan kami juga agar kita terus meng-upgrade dinamika perkembangan data sehingga tepat sasaran dalam melaksanakan seluruh program-program kita,” kata Menko Muhaimin.
Ia juga mendorong para kepala daerah untuk tidak hanya memanfaatkan DTSEN secara formal, tetapi menjadikannya sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
