WAHANANEWS.CO, Jakarta - Upaya pemerintah dalam mewujudkan berbagai program prioritas nasional mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, hingga perluasan kesempatan kerja tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kerja bersama lintas lembaga.
Pembangunan nasional kini bukan lagi dipandang sebagai tugas satu institusi saja, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah, terutama dalam memastikan tata kelola berjalan optimal.
Baca Juga:
Indonesia Tegaskan Komitmen di COP30, PLN Siap Pimpin Transisi Menuju NZE 2060
Dalam konteks ini, Paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memegang peran strategis sebagai penguat ekosistem tata kelola pemerintahan.
Meski tidak selalu terlihat secara langsung, tata kelola menjadi pendorong utama yang menentukan keberhasilan program pembangunan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele.
Baca Juga:
Pemerintah Genjot Gerakan Nasional TOS TBC, Targetkan Penurunan Kasus Signifikan pada 2025
Ia menekankan bahwa tata kelola merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional maupun peradaban bangsa.
“Membenahi tata kelola adalah aspek yang sangat fundamental. Jika fondasinya goyang, maka keseluruhan bangunan akan goyang,” ujarnya dalam Rakor Paguyuban PANRB di Bandung, Kamis (20/11/2025).
Paguyuban PANRB beranggotakan Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
