WahanaNews.co | Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain.
"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020 - Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana, Jumat (18/3/2022).
Baca Juga:
Sahroni Desak Polisi Usut Temuan PPATK Dugaan Aktivitas Keuangan Ilegal Ivan Sugianto
PPATK mengungkapkan, aliran dana investasi ilegal seperti binary option, robot trading, dan forex trading yang ada di Indonesia ada yang terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
"Dari hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss," ungkapnya.
Bahkan, ia mengungkapkan dana investasi ilegal tersebut pada akhirnya bermuara di situs judi yang ada di Rusia yang saat ini sedang melakukan invasi ke Ukraina.
Baca Juga:
Skandal Pengusaha Surabaya Terbongkar, PPATK Sita Rekening Ivan Sugianto Usai Intimidasi Siswa SMA
"Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia," pungkas Ivan Yustivandana.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, PPATK terbaru telah melakukan analisis terhadap aliran yang tindak pidana investasi ilegal terhadap 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar.
"Total sebanyak 150 rekening dengan total nominal Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara," ujar Ivan Yustivandana.
Ia menduga para afiliator dari investasi bodong seperti binary option, robot trading dan skema investasi lainnya yang terkenal 'crazy rich' patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.
"Mereka yang kerap dijuluki 'crazy rich' ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi," kata Ivan Yustiavanda.
PPATK mendapati transaksi terkait pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya tidak dilaporkan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) ke PPATK. Padahal transaksi itu wajib dilaporkan.
Sejak Januari 2022, PPATK telah menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun dan berjumlah 9 kasus antara lain robot trading, binary option dan forex trading dengan nominal transaksi yang dianalisis oleh PPATK di seluruh kasus tersebut mencapai triliun rupiah. [bay]
