WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengungkap fakta mengejutkan tentang meningkatnya penerbangan dari Indonesia ke Kamboja yang diduga terkait dengan maraknya praktik penipuan daring (online scam) yang melibatkan WNI.
Dalam sepekan, maskapai Indonesia Air Asia tercatat melakukan hingga lima penerbangan menuju Kamboja dengan tingkat keterisian mencapai 70 persen, sebuah angka yang dianggap tidak lazim mengingat negara itu bukan destinasi wisata populer seperti Bali.
Baca Juga:
Kementerian P2MI Petakan Pasar Tenaga Kerja di Luar Negeri, 3 Negara Sudah Kerjasama
Christina mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2025). Ia menilai, temuan ini menjadi indikasi awal adanya arus keberangkatan yang mencurigakan dari Indonesia ke Kamboja.
“Kita juga baru menemukan ternyata ada flight Indonesia Air Asia, yang dalam satu minggu itu bisa 4-5 penerbangan ke Kamboja, dan ternyata sampai 70 persen terisi,” ujarnya.
Christina menjelaskan, pihaknya tengah mendalami lonjakan penerbangan tersebut karena tidak ditemukan alasan wisata yang kuat di balik tingginya angka keberangkatan itu. Menurutnya, Kamboja bukanlah tujuan wisata utama yang bisa menjelaskan padatnya arus penumpang. “Nah, ini kan kalau kita bilang, oh mungkin mereka tur ke sana, kayaknya tidak ya, karena Kamboja itu kan bukan destinasi wisata seperti Bali,” tuturnya.
Baca Juga:
Kongres Advokat Indonesia dan Kementerian PPMI Bangun Garda Hukum untuk Pekerja Migran
Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas fenomena ini untuk memastikan apakah benar lonjakan penumpang itu berkaitan dengan aktivitas perusahaan-perusahaan yang menjalankan penipuan daring.
“Nah, kenapa banyak sekali orang Indonesia yang pergi ke Kamboja, sampai ada flight empat kali, nah ini temuan-temuan yang mungkin kita sebelumnya belum tahu ya, nah ini akan kita dalami,” ujar Christina.
Christina juga mengungkapkan bahwa pada September lalu, Duta Besar Kamboja telah menemui pemerintah Indonesia dan menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya jumlah WNI yang bekerja di perusahaan mencurigakan tersebut.
