Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar pemda adalah biaya pemeliharaan yang tinggi.
Karena itu, Kemenkeu menilai kerja sama dengan pihak swasta menjadi solusi realistis untuk menghidupkan stadion dan fasilitas olahraga lainnya melalui penyelenggaraan berbagai program dan acara.
Baca Juga:
Dialog Akhir Tahun dan Tutup Kas Tahun Anggaran 2025, Menkeu Purbaya Apresiasi Kinerja Jajaran Kementerian Keuangan
“Kami yakin dari aset-aset stadion itu banyak sekali event yang bisa dibuat. Bisa untuk kesenian, bisa untuk aktivitas masyarakat,” sebut Dirjen.
Menurut Askolani, sektor swasta memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola nilai ekonomi suatu aset, sehingga kolaborasi dengan pemda akan lebih efektif jika dilaksanakan secara transparan dan terukur.
“Nilai aset kita hitung dibantu oleh Kemenkeu. Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan pemda, kemudian dengan swasta kerja samanya seperti apa dan berapa lama,” terang Dirjen Askolani.
Baca Juga:
Menkeu Siapkan Rp60 Triliun untuk Pulihkan Bencana Aceh dan Sumatra
Ia juga menyoroti beberapa contoh kolaborasi pengelolaan infrastruktur olahraga yang telah berjalan baik, seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan Sirkuit Mandalika.
Untuk Mandalika, ia menyebut kawasan tersebut mendapat fasilitas bebas perpajakan sebagai bagian dari insentif yang diberikan pemerintah.
“Tentunya banyak yang kami yakin kita bisa bantu. Dalam sisi pendanaan pusat, kita bisa bantu dalam hal asetnya, appraisalnya, dan kita bisa bantu dalam bentuk insentif fiskalnya. Ini yang menurut kami bisa dimanfaatkan oleh pemda, kemudian bisa kerja sama dengan swasta yang melihat itu,” jelas Dirjen Askolani.
