WAHANANEWS.CO, Jakarta – Kontroversi menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2030 kembali mencuat setelah Partai Livre di Portugal secara terbuka mendesak agar Maroko tidak lagi menjadi bagian dari negara tuan rumah bersama.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap krisis imigrasi yang terjadi di wilayah Ceuta, yang belakangan menjadi perhatian sejumlah negara di Eropa.
Baca Juga:
Pagi Mengejutkan di Lombok Barat, Bupati dan 18 Orang Diamankan KPK Usai Nobar Piala Dunia
Isu ini tidak hanya memicu perdebatan di ranah politik Portugal, tetapi juga ikut menyeret persiapan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai peluang terjadinya perubahan komposisi tuan rumah sangat kecil mengingat proses persiapan Piala Dunia 2030 telah berlangsung dan berbagai proyek pendukung sudah berjalan.
Juru bicara Partai Livre, Jorge Pinto, menilai Portugal seharusnya tidak lagi terlibat dalam penyelenggaraan bersama dengan Maroko.
Baca Juga:
Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Sejarah, Hanya Delapan Negara yang Pernah Mengangkat Trofi
Menurutnya, perkembangan situasi yang terjadi belakangan ini memunculkan keraguan mengenai kelayakan Maroko sebagai salah satu penyelenggara ajang empat tahunan tersebut.
Pinto menegaskan partainya akan terus mendorong agar Piala Dunia tidak dikaitkan dengan negara yang dianggap belum memenuhi standar kepercayaan yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah kompetisi berskala global.
"Berkaca pada peristiwa-peristiwa terbaru. Portugal tidak dapat ikut serta dalam penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030 dengan Maroko," kata Pinto dalam keterangannya seperti dilansir RMC Sport, Kamis, 6 Agustus 2026.
