Wacana provinsi penyangga mencuat seiring dengan keterbatasan pembangunan infrastruktur olahraga baru.
Dalam kondisi saat ini, pemerintah mempertimbangkan efisiensi anggaran dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada dibandingkan membangun venue baru.
Baca Juga:
Taufik Hidayat Dorong Profesionalisme Kolaborasi Media dan Program Olahraga
“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” sebut Menpora.
Menurut Erick, pendekatan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur olahraga bukan hanya diterapkan di Indonesia.
Sejumlah negara juga mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efektivitas penggunaan fasilitas pasca-penyelenggaraan ajang olahraga besar.
Baca Juga:
Menpora Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Atlet Asian Para Games 2026 Diminta Tunjukkan Kedigdayaan Bangsa
Ia mencontohkan bagaimana persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia, turut mengedepankan optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia.
“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas (rapat koordinasi nasional, Red.) untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terang Menpora Erick.
Menpora menegaskan, secara prinsip pemerintah mendukung kelancaran penyelenggaraan PON 2028.
