Kondisi untuk beras medium bahkan lebih buruk: 95,12 persen dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan 9,38 persen bermasalah dalam takaran. Menteri Amran menegaskan bahwa praktik-praktik semacam ini sangat merugikan masyarakat.
Hasil investigasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, dengan temuan bahwa 212 merek beras diduga terlibat dalam praktik pengoplosan. Temuan ini merupakan hasil investigasi bersama berbagai pemangku kepentingan terhadap 268 sampel beras dari sejumlah daerah.
Baca Juga:
Lantik 100 Pejabat Baru, Gubernur Pramono ke Sekda : Segera Ganti Pejabat yang Terlalu Lama
Terkait hal ini, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian untuk memastikan semua temuan diungkap secara transparan dan ditindak sesuai hukum. Ia menegaskan bahwa PT Food Station memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di wilayah DKI Jakarta. Karena itu, keterbukaan dan akuntabilitas sangat penting dalam menyikapi dugaan keterlibatan perusahaan ini.
Respons sangat keras juga datang dari orang nomor satu di negeri ini. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan kemarahannya di hadapan publik. Ia menilai praktik pengoplosan beras sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan menegaskan bahwa para pelaku hanya memiliki dua pilihan: mengembalikan kerugian negara sebesar Rp100 triliun atau menghadapi penyitaan aset serta proses hukum yang tegas.
Dalam konteks ini, Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa 26 dari 212 merek beras yang diperiksa telah mengakui melakukan praktik pengoplosan, sebagaimana tercantum dalam laporan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Temuan ini mencuat di tengah anomali harga beras: harga di tingkat petani justru menurun, sementara di tingkat konsumen mengalami kenaikan, meskipun produksi nasional meningkat sebesar 14 persen dan mencatat surplus hingga tiga juta ton.
Baca Juga:
Jaga Citra Kawasan ASEAN, ALPERKLINAS Apresiasi Target Pemprov Jakarta Bersih Kabel Listrik
Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun. Temuan serupa diperoleh oleh Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan, yang menunjukkan hanya satu dari sepuluh sampel beras yang lolos uji mutu.
Sejumlah produsen telah menarik produknya dari peredaran dan menyatakan komitmen untuk memperbaiki standar mutu ke depan. Pemerintah mencatat adanya peningkatan kesadaran di kalangan produsen untuk tidak lagi menjual beras di luar ketentuan mutu.
Merespons dugaan keterlibatan PT Food Station Tjipinang Jaya, saya menekankan pentingnya langkah konkret dan tegas dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Salah satu langkah yang saya usulkan adalah menonaktifkan sementara jajaran direksi dan dewan pengawas PT FSTJ. Hal ini perlu dilakukan agar proses investigasi berjalan objektif, tanpa intervensi internal.
