WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kemarin, Selasa 30 September 2025, saya menghadiri Seminar Nasional atas undangan Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI). Acara berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mulai pukul 07.30 hingga 15.00 WIB, dengan tema “Water Governance Towards Global Cities” atau “Tata Kelola Air Menuju Kota Global”.
Seminar dibuka dengan sambutan Rektor UNHAN RI, Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., yang menekankan bahwa air merupakan isu strategis non-militer sekaligus fondasi pembangunan berkelanjutan yang memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Ia menegaskan peran Universitas Pertahanan sebagai pusat kajian dan riset untuk mendukung ketahanan air nasional menghadapi tantangan global.
Baca Juga:
PAM JAYA Gercep Tanggulangi Gangguan Kualitas Air di Citra Garden City 2 Extension
Dalam sambutannya, Anton Nugroho menutup dengan pesan Lao Tzu bahwa air yang lembut mampu menaklukkan yang keras, selaras dengan filosofi ketahanan air yang menekankan kelenturan, adaptasi, dan keberlanjutan.
Pidato utama disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo. Ia memaparkan serangkaian langkah kebijakan dan capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang konsisten mendorong ibu kota menuju status Kota Global, termasuk dalam tata kelola air.
Salah satu langkah strategis yang disampaikan adalah transformasi BUMD PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Gubernur Pramono juga menegaskan rencana mendorong PAM Jaya melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Baca Juga:
Gubernur Jakarta Dukung Penerapan IPA Mookervart sebagai Implementasi Teknologi Modern Pam Jaya
Menurutnya, perubahan ini bukan bentuk liberalisasi, melainkan cara memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dengan melibatkan publik, DPRD, serta dewan komisaris. IPO dipandang sebagai mekanisme pengawasan agar PAM Jaya tidak hanya dikontrol oleh gubernur, melainkan juga diawasi publik dan lembaga terkait.
Pramono menambahkan bahwa fleksibilitas badan usaha dibutuhkan agar PAM Jaya dapat berkolaborasi secara multisektoral dalam meningkatkan layanan air bersih. Sebagai contoh, ia menyoroti sistem rekrutmen profesional di sejumlah BUMD, di mana seleksi direksi dilakukan secara independen demi menjamin integritas dan profesionalisme.
Kehadiran Gubernur Pramono turut didampingi Koordinator Staf Khusus Gubernur, Firdaus Ali. Selain itu, hadir pula beberapa pejabat DKI, di antaranya Kepala BPBUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik), Budi Awaluddin. Saya sempat berdiskusi sejenak dengan mereka sebelum acara dimulai, membahas soal BUMD dan berbagai permasalahan DKI lainnya yang terkait dengan program unggulan Pemprov DKI Jakarta.
Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Pramono, didampingi Rektor UNHAN RI Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, Kepala Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air UNHAN RI Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.Si., IPU, serta Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin.
Seminar terdiri dari tiga sesi utama. Sesi pertama membahas Strengthening Water Governance for Urban Resilience, dipaparkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Guru Besar Infrastruktur Wilayah dan Kota Prof. Dr. Miming Miharja.
Sesi kedua mengenai Sustainable Water Resources Management for Global Cities disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Drs. H. Khoirudin, M.Si. serta akademisi IPB University, Prof. Ratih Dewanti-Hariyadi.
Sesi ketiga membahas Institutional Transformation and Modern Governance of Urban Water Utilities, dipaparkan oleh Kepala Pusat Studi UNHAN RI Laksda TNI Dr. Abdul Rivai Ras dan Executive Director Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Dr. Subekti.
Saya sendiri sempat mengajukan dua pertanyaan dalam forum. Pada sesi pertama saya menanyakan tentang target dunia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, sementara pada sesi ketiga saya bertanya mengenai pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam mempercepat program pemerintah terkait penyediaan air dan sanitasi.
Keseluruhan seminar menghadirkan materi yang sangat luar biasa, alias dasyat. Semua paparan saya simpan sebagai bahan referensi dan analisis lebih lanjut mengenai persoalan air minum di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
Yang menarik dalam seminar nasional tersebut adalah penjelasan Ketua DPRD DKI Jakarta, Drs. H. Khoirudin, M.Si., yang menyoroti keberadaan BUMD lain di sektor air minum yang telah berbentuk perseroda. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 394 perusahaan air minum milik pemerintah daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 301 perusahaan atau sekitar 76 persen berbentuk Perumda, 79 perusahaan atau sekitar 20 persen berbentuk Perseroda, dan 14 perusahaan atau sekitar 4 persen berbentuk Perusda.
Sejumlah BUMD air minum telah melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda. Di antaranya adalah PT Air Minum Giri Menang, Mataram (2019), PT Air Bersih Jatim, Surabaya (2019), PT Tirta Sriwijaya Maju, Palembang (2021), PT Tirta Asasta Kota Depok (2021), PT Air Minum Tabalong Bersinar, Tabalong, Kalimantan Selatan (2021), PT Air Minum Intan Banjar, Banjar Baru, Kalimantan Selatan (2021).
Selain itu, terdapat pula sejumlah BUMD berbentuk Perseroda, yakni PT Tirta Gemah Ripah, Bandung (2022); PT Tirta Utama Jawa Tengah, Semarang (2022); PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (2022); PT Air Minum Bandarmasih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (2023); PT Tirta Amuntai, Kalimantan Selatan (2023); PT Air Minum Sanggam, Balangan, Kalimantan Selatan (2023); PT Air Minum Berkah Banua, Tanah Laut, Kalimantan Selatan (2023); serta PT Air Minum Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (2024).
Atas penjelasan Ketua DPRD DKI Jakarta, Drs. H. Khoirudin, M.Si., semakin jelas bahwa tidak ada pelanggaran aturan apa pun terkait perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda. Hal ini menumbuhkan harapan agar program transformasi PAM Jaya ke bentuk Perseroda, beserta langkah IPO yang digagas Gubernur Pramono, dapat berjalan lancar tanpa hambatan, mengingat tujuan utamanya adalah untuk kebaikan, kemajuan Jakarta, peningkatan transparansi, kemandirian BUMD, serta keadilan bagi masyarakat Jakarta.
[Redakaktur: Alpredo Gultom]
