PRESIDEN Prabowo Soebianto saat meresmikan Museum Marsinah di Jawa Timur menyatakan bahwa kurs rupiah yang terus melemah di mata dolar Amerika Serikat, tidaklah masalah, masyarakat tidak perlu khawatir, toh orang orang orang desa tidak menggunakan dolar.
Hanya orang orang kota yang sering keluar negeri yang sangat terpengaruh oleh melamahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Begitulah kira kira poin utama pernyataan Presiden Prabowo Soebianto.
Baca Juga:
Bamsoet Ajak Sejawat Alumni Lemhannas Perkuat Ketahanan Nasional Hadapi Dinamika Geopolitik Global
Pernyataan Presiden Prabowo secara verbal adalah benar, bahwa orang orang desa tidak menggunakan mata uang dolar, melihat langsung pun mungkin belum pernah.
Paling banter hanya melihat uang dolar via televisi atau intrrnet. Bahkan orang orang kota pun juga tidak menggunakan dolar dalam transaksinya.
Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan Presiden Prabowo Soebianto menggelikan bahkan menyesatkan. Musababnya jelas, gamblang!
Baca Juga:
Dolar Tersingkir, 93% Transaksi EAEU Kini Gunakan Mata Uang Lokal
Pertama, ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi, hampir untuk semua komoditas, dari mulai produk yang remeh temeh, sampai produk teknologi tinggi.
Berikut ini beberapa contoh produk utama yang nyaris tak bisa lepas dari impor, yakni dari mulai kedelai (80%), gandum (100%), bawang putih (100%), minyak mentah (60%), gas elpiji (80%), impor bahan baku obat (90% lebih), daging sapi khususnya dari Australia 46,46 %) dan India (33 %), sampai aspal untuk membuat/preservasi jalan (90%).
Jadi berbasis konfigurasi seperti itu, kalau saat ini mata uang rupiah remuk versus mata uang dolar Amerika (data terakhir mencapai Rp 17.600 per satu dolar Amerika), rakyat kecil di perdesaan pun ikut mendelik! Karena untuk mengiimpor suatu komoditas standar transaksinya menggunakan devisa, alias menggunakan mata uang dolar Amerika.
Oleh sebab itu, untuk produk impor sudah pasti sangat terpengaruh oleh kurs rupiah terhadap dolar Amerika.
Jika dolar Amerika makin melonjak, maka biaya impor akan naik, baik yang ditanggung oleh sektor swasta dan atau oleh negara.
Jika harga minyak mentah terus melangit, seperti saat ini yang lebih dari 100 dolar per barel, dan kurs dolar terus melangit juga; pemerintah akan semakin pening karena harus menambah subsidi energi dari APBN.
Pun jika harga kedelai di pasar internasional naik, endingnya harga tempe/tahu, yang menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, harganya akan naik pula
Atau, kalau pun tidak naik, ukurannya akan diperkecil. Artinya rakyat kecil di desa juga akan makin tercekik dan mendelik kenaikan harga kedelai/harga tempe, dab harga komoditas pangan lainnya, seperti daging, mi instan, susu, dan daging sapi.
Bahkan harga rokok pun akan mengalami kenaikan, sebab jangan salah, sebagian besar daun tembakau juga diimpor, per tahun tak kurang dari 200 juta dolar Amerika.
Ironis kan, tembakaunya impor (pelarian devisa), tetapi kalau sakit menggerus devisa, subsidi via APBN ke BPJS Kesehatan.
Kedua, kurs rupiah yang makin anjlok akan meningkatkan biaya produksi dan bahan baku bagi perusahaan, yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.
Sehingga hal ini akan berdampak pada cash flow atau arus kas perusahaan bisa tergerus dan berpotensi mengguncang perusahaan, seperti aksi PHK, dan atau produknya tidak terserap di pasaran, karena harganya menjadi mahal.
Jadi secara empirik betapa simplistisnya untuk memberikan penjelasan bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan.
Bahkan sangat boleh jadi masyarakat menengah bawah/orang desa terdampak lebih dulu dan lebih parah, mengingat rendahnya daya beli mereka.
Artinya pernyataan Presiden Prabowo sangat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah tidak akan berdampak pada orang orang desa. Jadi justru orang orang desa itulah yang terdampak paling dalam, paling parah.
Seharusnya Presiden Prabowo memberikan kepastian pada masyarakat dan upaya keras untuk menstabilkan kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika, plus membuat jurus mitigasi, agar dampak melemahnya rupiah tidak makin eskalatif.
Bukan malah meninabobokkan masyarakat, bahkan memberikan pernyataan yang tidak mencerdaskan, bahkan misleading.
Jurus mitigasi yang dilakukan BJ Habibie saat menjadi presiden, patut diakomodasi, tentu dalam konteks dan perspektif kebijakan yang berbeda. Saat Habibie menjadi presiden, kurs rupiah mencapai Rp 17.000 per dolar Amerika.
Nah, jurus dilakukan Habibie adalah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, dan memberikan ruang kebebasan masyarakat dan media masa untuk berpendapat.
Dampaknya sangat positif, sebab dalam waktu hanya 17 bulan, rupiah kembali pulih (rebound) dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.500 per dolar Amerika.
Nah, pertanyaannya, apakah terjadi fenomena sebaliknya saat Presiden Prabowo menjadi presiden?
Bahwa secara realita kini Bank Indonesia banyak diintervensi (alias tidak independen lagi), dan kebebasan masyarakat plus media masa, mulai diberangus lagi. Inilah mungkin biang musababnya.
Faktor lain bisa jadi musabab nyata. Sebagaimana narasi dari majalah internasional ternama The Economist, bahwa Presiden Prabowo dituding sangat boros dalam anggaran (terutama untuk MBG dan Kopdes Merah Putih), bahkan dituding mengusung kebijakan otoriterianistik, anti kritik, dll.
Inilah mungkin yang harus menjadi bahan percikan dan permenungan, terkait terpuruknya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, yang ketika artikel ini ditulis mencapai Rp 17.631 per dolar Amerika. Alamaak.
Nah, dari sisi ekonomi, adalah memangkas tingginya ketergantungan impor bahan baku, dari mulai bahan pangan, obat-obatan, infrastruktur, bahan baku obat, dan terutama energi primer, seperti minyak bumi dan gas elpiji.
Kita nantikan janji swasembada bahan pangan, swasembada energi, namun, tanpa mengorbankan sisi ekologis dan aksi deforestasi.
Jika ketergantungan impor masih terus langgeng, maka dampak kurs dolar Amerika akan menjadi "drakula ekonomi" bagi siapapun, tak peduli kelas sosial ekonomi manapun. Mampukah Presiden Prabowo membalikkan keadaan, sebagaimana legacy Presiden BJ Habibie? [*]
*] Penulis adalah Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI).
