Demikian faktanya mengisyaratkan bahwa political will pemerintah dalam memproses masalah ini, termasuk penegakan hukum bagi para pelaku, masih lemah.
Untuk itu kita sepakat, bahwa daripada menjadi bola liar, perilaku para pejabat publik ini lebih baik dilaporkan ke KPK, karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut.
Baca Juga:
Pastikan Perlindungan Konsumen di Bidang Jasa Hiburan, Kemendag Berkoordinasi dengan Kemenpar dan Kemenekraf
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, selain berhak melaporkan ke KPK (proses pidana), juga bisa mengajukan mosi tidak percaya terhadap para pejabat yang terlibat tersebut, kepada Presiden sebagai pemegang amanat rakyat.
Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, semua menteri/pejabat negara yang terkait praktik bisnis PCR itu harus secara gentleman membuktikan di pengadilan bahwa mereka tidak bersalah.
Argumentasi dalam membantah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pejabat publik pencari keuntungan/berbisnis dalam suasana musibah atau saat masyarakat tengah menghadapi bahaya Covid-19 adalah sebuah tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat maupun logika hukum.
Baca Juga:
Diskusi Publik Bahas Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen UMKM di Kalsel
Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis di tengah rakyat yang lagi susah.
Diharapkan dalam peringatan Hari Pahlawan kali ini dapat mengusir perilaku-perilaku penjajah baru dari muka bumi Indonesia dalam bentuk keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah menyengsarakan rakyat banyak.
Seyogyanya institusi penegak hukum selain KPK, Kejaksaan Agung, Polisi, BPK, termasuk KPPU untuk segera memeriksa skandal besar ini, paling tidak terkait monopoli dalam hal persekongkolan harga.
