WAHANANEWS.CO, Jakarta - Satu ancaman baru tengah mencuat di Tanah Papua. Kali ini bukan kelompok bersenjata, melainkan kelompok kriminal politik (KKP) yang menyebarkan paham separatis lewat cara-cara yang lebih halus dan berbahaya: propaganda ideologis dan pendekatan intelektual.
Kepolisian menganggap kemunculan kelompok ini lebih mengkhawatirkan daripada kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Baca Juga:
Ini Daftar Negara Pasifik yang Pernah Nyatakan Dukungan untuk Papua Merdeka
Polda Papua mengungkap keberadaan kelompok kriminal politik (KKP) yang dinilai semakin aktif menyebarkan paham separatis di wilayah Papua.
KKP dianggap lebih berbahaya dibanding kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena menyasar pemikiran dan kesadaran publik melalui wacana ideologis.
"Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya," ujar Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Egianus Kogoya Bantah Minta Rp5 Miliar
Berbeda dari KKB yang mengandalkan kekerasan bersenjata, KKP lebih memilih jalur narasi dan propaganda ideologi Papua merdeka.
Mereka tidak menembak atau menyerang, tetapi menyusupkan paham separatis melalui pendekatan wacana politik yang menggugah simpati masyarakat, termasuk yang sebelumnya tak peduli.
"Kalau KKB menggunakan senjata, maka KKP menggunakan wacana politik dan ideologis. Mereka menyasar kesadaran intelektual, termasuk kepada mereka yang awalnya tidak simpati," jelas Faizal.
Sebagai Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Faizal menegaskan bahwa konflik Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militeristik atau keamanan semata.
Menurutnya, perlu perubahan paradigma yang menyeluruh, mencakup pendekatan sosial, ekonomi, dan ideologis untuk menyentuh akar persoalan.
"Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, ada keterbatasan, ada luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru dan komprehensif, tidak bisa parsial," tegasnya.
Ia menambahkan, Polri dan TNI tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani kompleksitas masalah di Papua. Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen negara untuk membangun pendekatan lintas sektor.
"Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan," ujarnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
