WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa wacana penambahan kementerian pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak seharusnya dikaitkan dengan pemborosan uang negara.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan dari wacana tersebut adalah bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan ke depan.
Baca Juga:
Roadshow Konsolidasi Partai Gerindra, Ini Pesan Ketua DPD Jabar untuk Pilkada Kota Bekasi
Yusril mengatakan, "Wacana Pak Prabowo ingin menambah jumlah kementerian menjadi 40 itu sah saja. Jumlah kementerian harus disesuaikan dengan program yang dibuat Pak Prabowo saat kampanye."
Ia menegaskan bahwa penambahan kementerian tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan, tetapi harus dilihat dari sisi efektivitas menjalankan pemerintahan dan kerumitan masalah yang dihadapi. Ia menambahkan, "Indonesia negara besar dengan jumlah penduduk yang besar pula."
Yusril kemudian membandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang memiliki 19 menteri dengan penduduk kurang dari 10 persen Indonesia, Thailand dengan 36 kementerian, dan Jepang yang memiliki sekitar 40 menteri dan menteri negara.
Baca Juga:
Dukungan Kepada Pasangan Calon Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Terus Mengalir
"Jadi tergantung saja pada kebutuhan dan rumitnya masalah yang dihadapi, bukan harus dilihat dari faktor bagi-bagi kekuasaan," jelas Yusril, melansir Kompas, Sabtu (11/5/2024).
Yusril menekankan, jumlah kementerian bisa saja ditambah, tetapi dengan amandemen UU Kementerian Negara.
Dia menyebut upaya tersebut bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR sekarang, atau setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan Perppu.
"Apa bisa Prabowo terbitkan Perppu sehari setelah dilantik? Bisa. Jangankan sehari, satu menit sesudah dilantik saja sudah berwenang. Karena satu detik saja sesudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden di sidang MPR, kewenangan Prabowo sebagai Presiden sudah 100 persen. Dia berwenang melakukan apa saja yang menjadi kewenangan seorang Presiden," terangnya.
Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.
Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.
”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
