WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menilai dukungan partainya terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah berani untuk mengubah sistem dan mekanisme pilkada yang selama ini berlaku.
Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dirinya yang juga pernah menjadi legislator di Komisi II DPR RI melakukan kajian terhadap proses demokrasi di tanah air, termasuk pilkada yang dinilai memiliki sisi negatif, seperti mahalnya ongkos politik.
Baca Juga:
Peduli Bencana Sumatera, Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Salurkan Alkes dan Donasi Rp175 Juta
"Kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," kata Pras, usai menghadiri konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Meskipun dalam penilaiannya memiliki kekurangan, Pras berpendapat bahwa ongkos politik yang mahal menjadi kendala bagi calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, hingga gubernur untuk bertarung dalam pesta demokrasi itu.
Selain itu, pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pilkada di tingkat kota/kabupaten, hingga provinsi juga terhitung cukup besar.
Baca Juga:
IKIAD DPRD Kota Depok Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bazar dan Bantuan Korban Bencana Sumatera
Pras menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.
"Kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," kata Pras.
Berdasarkan keterangan resmi, Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.
