WahanaNews.co | Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alais Ibas, menjadi sorotan setelah melontarkan kritik pada pemerintah
soal penanganan Covid-19.
Dalam kritiknya, Ibas menyinggung soal
failed nation atau bangsa yang gagal.
Baca Juga:
BREAKING NEWS: Donald Trump Menangkan Pilpres AS 2024
Kritikan ini disampaikan Ibas sebagai
respons atas melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir,
serta angka kematian yang relatif tinggi.
Dalam keterangannya, Ibas mengaku
khawatir Indonesia disebut sebagai bangsa gagal, karena
tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dari Covid-19.
"Begini ya, Covid-19 makin
mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita, banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan
bangsa kita akan terus begini?" kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar)
DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Baca Juga:
JOGI-MA Terima Surat Dukungan Ikatan Pemuda Karya di Pilkada Dairi 2024
"Jangan sampai negara kita
disebut sebagai failed nation atau
bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," ujar Ibas, dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).
Lebih lanjut, Ibas menyoroti soal
kelangkaan tabung oksigen di sejumlah wilayah Indonesia.
Ia menilai, kasus
kelangkaan ini merupakan preseden terburuk.
"Bagaimana mungkin tabung oksigen
disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya
susah didapat," katanya.
Tak hanya itu, Ibas menganggap
pemerintah kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi varian baru Covid-19.
Padahal, pandemi di Indonesia sudah
memasuki tahun kedua.
Seharusnya, menurut Ibas, pemerintah
bisa mengantisipasi adanya varian baru.
"Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak
mungkin masuk ke negara kita," katanya.
"Lalu muncul kasus-kasus baru,
kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya,"
terang dia.
"Itu semua gejala-gejala yang
rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan
kebutuhan medis," sambungnya.
"Tidak ada yang mendadak. Karena
pandemi kan sudah masuk tahun kedua,
jadi harusnya bisa diantisipasi," imbuhnya.
Ibas juga meminta pemerintah agar
tegas dalam mengambil keputusan soal vaksinasi Covid-19.
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya
segera menyiapkan vaksin yang lebih baik jika yang sebelumnya dinilai tak cukup
manjur.
Lebih lanjut, Ibas juga menekankan
percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrem penularan
Covid-19, harus menjadi prioritas.
Harapannya, agar Indonesia bisa
kembali hidup normal seperti negara lain.
"Sehingga kita bisa hidup normal
lagi seperti negara lain, seperti beberapa negara di Eropa, misalnya,""
pungkasnya.
Disindir Andre Rosiade
Usai melontarkan kritik, Ibas yang
merupakan anggota DPR RI, mendapat sindiran dari rekannya yang sesama anggota
Komisi VI, Andre Rosiade.
Andre mengajak Ibas untuk hadir dalam
rapat-rapat Komisi VI.
Hal itu, kata Andre, bisa menjadi
kontribusi nyata untuk membantu penanganan Covid-19, ketimbang hanya
melontarkan kritik di publik.
"Saya sebagai sesama anggota Komisi VI, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi VI dengan mitra-mitra kita," kata Andre.
"Hadir ini bisa hadir secara
fisik maupun secara virtual," sambung Andre kepada wartawan, Kamis
(8/7/2021).
Andre menambahkan, Ibas bisa memberi
saran secara langsung pada BUMN Farmasi terkait pelayanan vaksinasi atau soal
produksi obat-obatan jika hadir dalam rapat.
Tak hanya itu, Andre menilai Ibas bisa
mendorong BUMN untuk menyediakan oksigen untuk mengatasi kelangkaan seperti
yang disebutkan dalam kritik.
"Lalu juga bisa mendorong dalam
rapat, agar holding BUMN rumah sakit,
yaitu Pertamedika IHC, untuk menambah kapasitas tempat tidur
dan ICU, untuk lebih maksimal melayani masyarakat," lanjutnya.
"Termasuk juga mendorong BUMN
menyediakan oksigen," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
Karena itu, kata Andre, lebih baik
Ibas hadir dalam rapat untuk menyampaikan kritiknya, daripada
berteriak di luar.
"Jadi, daripada berteriak di luar,
lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat," tandas Andre.
"Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang, tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat," imbuhnya.
"Sekali lagi, hadir bisa secara
fisik maupun virtual," tegasnya.
Sindiran ini dilayangkan Andre pada
Ibas yang tak hadir secara fisik maupun virtual dalam rapat Komisi VI DPR RI
yang digelar pada Kamis (8/7/2021).
Rapat tersebut membahas Penyertaan
Modal Negara (PMN) tahun 2022 bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, yang hadir
secara virtual.
Demokrat: Kritik Ibas Hal
Wajar
Kepala Badan Komunikasi Strategis
Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai, kritik
yang dilayangkan Ibas pada pemerintah soal penanganan Covid-19 adalah hal
wajar.
Ia mengatakan, kritikan Ibas adalah
bentuk keprihatinan atas lonjakan kasus dan angka kematian akibat Covid-19 yang
relatif tinggi.
"Kalau Mas Ketum AHY kemudian
kritik keras pemerintah terkait penanganan Covid-19, lalu Mas Ibas selaku Ketua
FPD maupun Waketum DPP PD mengkritik keras pemerintah, itu kan wajar-wajar saja," katanya.
"Kami punya keprihatinan atas
situasi saat ini. Nyawa rakyat yang diperjuangkan ini," lanjutnya kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Karena itu, Herzaky mengaku heran melihat
absensinya Ibas dalam rapat Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir
menuai sindiran dari Andre Rosiade.
"Ini kan yang bicara anggota Dewan. Kalau level buzzer kita masih memaklumi, memang
levelnya segitu," sentilnya.
"Kita sedang membahas nasib nyawa
rakyat, dia malah bahas daftar hadir. Logical
fallacy benar ini," ujar Herzaky.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, selama ini kader Demokrat kesulitan untuk memberi masukan di
Parlemen.
Pasalnya, ujar Herzaky, pemimpin rapat
sama sekali tak memberikan kesempatan.
Seperti contohnya, anggota Fraksi
Partai Demokrat, Sartono Hutomo, yang tak diizinkan menyampaikan interupsi
ketika rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2020-2021,
Selasa (6/7/2021).
"Kader kami berulang kali meminta
izin bicara untuk memberikan masukan. Tapi, apa? Temannya Bang Andre itu yang
memimpin sidang, sama sekali tidak memberikan kesempatan," ujarnya.
"Jadi, janganlah bahas-bahas ayo
suarakan di parlemen, di ruang sidang. Tapi, begitu mau bicara, jangankan
beradu argumen, kesempatan bicara pun tidak diberikan sama sekali,"
imbuhnya. [qnt]
