WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini disorot tajam setelah BEM Bersatu mencium dugaan penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan elite politik.
Aliansi mahasiswa tersebut menilai ada sejumlah kejanggalan di balik aksi penolakan MBG yang belakangan muncul, terutama setelah nama eks Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, ikut disebut dalam pusaran dugaan tersebut.
Baca Juga:
Permohonan JC Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ditelaah Jampidsus
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan dugaan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Menurut Rahmat, gerakan mahasiswa seharusnya berdiri di atas kajian dan kepentingan rakyat, bukan bergerak karena fasilitas, jaringan, atau arahan pihak tertentu dari luar kampus.
“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” beber Rahmat.
Baca Juga:
MBG Diprotes Mahasiswa, Pemerintah Tegas Bilang Program Tak Akan Disetop
Rahmat menyebut dugaan kedekatan jaringan itu tidak bisa dianggap sebagai hal biasa karena muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan terhadap program MBG.
BEM Bersatu juga menyoroti rencana kehadiran Tiyo dalam satu forum bersama sejumlah tokoh nasional di Bandung pada 18 Juni 2026.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” cetus Rahmat.
Rahmat menilai rangkaian peristiwa itu memperkuat dugaan bahwa penolakan terhadap MBG tidak sepenuhnya lahir dari aspirasi murni mahasiswa.
BEM Bersatu pun menyatakan menolak keras apabila gerakan mahasiswa dijadikan alat bagi kepentingan politik praktis maupun agenda elektoral.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Rahmat, mahasiswa tidak boleh kehilangan posisi moral sebagai pengawal kepentingan publik hanya karena ditarik ke dalam pertarungan elite.
Ia menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai menunjukkan gejala kehilangan arah karena tidak ditopang kajian yang kuat.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” kata Rahmat.
BEM Bersatu melihat substansi penolakan MBG perlu diuji secara serius, terutama karena program tersebut menyasar perbaikan gizi dan kesejahteraan masyarakat bawah.
Rahmat menyebut kritik terhadap tata kelola tetap diperlukan, tetapi penolakan total terhadap program sosial justru berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat.
“Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujarnya.
Rahmat juga meminta publik tidak mudah terjebak dalam narasi krisis yang tidak disertai data kuat.
Menurutnya, isu besar seperti pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola negara tidak boleh dikaburkan oleh gerakan yang diduga membawa agenda tersembunyi.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” tambahnya.
BEM Bersatu menilai klarifikasi dari sejumlah internal BEM kampus menjadi sinyal bahwa dugaan penunggangan gerakan mahasiswa harus ditelusuri lebih jauh.
Rahmat menegaskan gerakan mahasiswa harus dibersihkan dari segala bentuk kucuran dana, fasilitas, maupun setiran politik praktis.
BEM Bersatu juga menyatakan tetap mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan catatan harus ada perbaikan sistem, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyimpangan.
Aliansi tersebut menekankan bahwa dukungan terhadap MBG tidak berarti menutup mata terhadap dugaan korupsi yang muncul dalam tata kelola program.
Sebaliknya, BEM Bersatu meminta aparat penegak hukum bekerja tanpa pandang bulu dalam mengusut kasus korupsi yang menyeret program tersebut.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” pungkas Rahmat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
