WahanaNews.co | Ketika ditanyai awak media mengenai calon presiden pilihannya bakal sama dengan capres pilihan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi hanya tertawa.
Menurut Presiden Jokowi, pasangan capres-cawapres dipilih oleh partai politik atau gabungan partai sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:
Kubu Ganjar Tegaskan Tak Tertarik Dukungan FPI dan PA 212
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Concert Hall-iNews Tower, Jakarta, Senin, 7 November 2022.
"Saya ulang ya bahwa yang namanya capres-cawapres itu disiapkan oleh partai atau gabungan partai," kata Jokowi lalu tertawa.
Minta Partai untuk Hati-hati Jokowi mengatakan, pasangan capres-cawapres tersebut akan dipilih oleh rakyat, bukan hanya oleh dirinya. Karena itu, Jokowi meminta partai politik hati-hati dan cermat dalam memilih tokoh yang akan diusung menjadi capres dan cawapres.
Baca Juga:
Relawan GPGP Nilai Konsep Blue Economy Ganjar Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat
"Nanti yang milih rakyat, bukan saya. Partai atau gabungan partai, yang milih rakyat sehingga sekali lagi hati-hati memilih capres dan cawapres," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan, capres pilihan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak akan berbeda di Pilpres 2024.
Pasalnya, PDIP memiliki tradisi bahwa seluruh kader harus selalu taat dan patuh terhadap setiap keputusan Megawati.
"Itulah yang orang enggak paham tadi. Karena kau melihatnya dari luar. Tidak pernah merasai kultur yang ada di PDIP. Kan saya selalu ngomong, nanti kalau (capres) beda dengan Pak Jokowi gimana? Enggak akan beda (capres pilihan Megawati dengan Jokowi)," kata Bambang Pacul di Jakarta, Kamis, 3 November 2022.
Bambang Pacul tak mempermasalahkan desakan publik atau relawan agar Megawati segera mengumumkan nama capres. Menurut dia, hal tersebut merupakan aspirasi yang menunjukkan bahwa masyarakat percaya partai sebagai wadah untuk menentukan pemimpin nasional.
"Karena sesungguhnya publik ini kalau berdemokrasi diwadahi dalam partai. Kan gitu. Kalau memang relawan ini mau menyampaikan aspirasi, kalau kira-kira partai-partai tidak memenuhi mereka, mereka juga boleh bikin partai kok. Monggo," kata Bambang Pacul. [tum]
