WahanaNews.co, Solo - Duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Capres dan Cawapres Pilpres 2024 dibongkar Partai Demokrat.
Bagaimana nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) selanjutnya?
Baca Juga:
BREAKING NEWS: Donald Trump Menangkan Pilpres AS 2024
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai secara otomatis KPP akan bubar. Dia menilai Partai Demokrat geram dan tidak mungkin lagi mendukung Anies Baswedan.
"Pasti bubar jalan poros perubahan. Apalagi Demokrat menyebut ada pengkhianatan dengan keputusan sepihak soal cawapres Anies," ujarnya, seperti dilansir dari detikNews, Jumat (1/9/2023).
Adi menyebut kemungkinan sangat kecil Demokrat untuk lanjut mendukung Anies. Apalagi Demokrat sudah memerintahkan kadernya untuk menurunkan seluruh baliho Anies.
Baca Juga:
JOGI-MA Terima Surat Dukungan Ikatan Pemuda Karya di Pilkada Dairi 2024
"Yang jelas tak mungkin rasanya Demokrat dukung Anies. Per hari ini Demokrat sudah instruksikan semua kadernya untuk turunkan baliho dan atribut lainnya yang memajang foto Anies dan AHY. Tentu demokrat merasa dipermalukan Anies. Marah, geram, dan sakit hati campur aduk pastinya," lanjut Adi.
Adi berpandangan Demokrat akan berlabuh ke antara dua capres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, kemungkinan terbesar menurutnya, Demokrat akan mendukung Ganjar Pranowo.
"Tapi dari segi kalkulasi politik Demokrat sepertinya lebih ke Ganjar karena di koalisi Ganjar baru PPP yang lolos parlemen yang sudah berkoalisi. Jadi kehadiran Demokrat jauh lebih bermanfaat. Kalau di Prabowo sudah banyak partai," lanjut Adi.
Sebelumnya, duet Anies-Cak Imin itu dibongkar oleh Partai Demokrat. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," lanjutnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
