WahanaNews.co, Jakarta - Budiman Sudjatmiko, politikus dari PDIP, berharap agar tidak dipecat oleh partainya setelah ia secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024.
"Saya menyadari bahwa sanksi pemecatan itu akan sangat menyedihkan bagi saya. Saya bayangkan saja saya bisa berkaca-kaca. Bagi saya, dukungan terhadap PDIP, bahkan sejak partai ini masih bernama PDI, telah ada sejak masa kampanye, bahkan sejak saya berada di kelas 6 SD," ujar Budiman Sudjatmiko di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Sabtu (19/8/2023).
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
"Jika sanksi tersebut diberlakukan pada diri saya, maka secara pribadi dan emosional, hal tersebut akan mengganggu saya," tambahnya. Budiman sebelumnya telah membentuk relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar PDIP dan Gerindra dapat membentuk aliansi strategis dalam Pilpres 2024. Dengan begitu, dukungannya terhadap Prabowo baru-baru ini tidak dianggap sebagai kesalahan.
Budiman juga berharap bahwa dengan terbentuknya aliansi antara PDIP dan Gerindra, langkahnya tidak akan berujung pada pemecatan dari PDIP.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
"Mungkin partai bisa mempertimbangkan, 'Mungkin Budiman memiliki dasar yang tepat dalam kesalahannya. Mengapa kita tidak memikirkan untuk membentuk aliansi strategis dengan Gerindra?' Misalnya seperti itu," ujar dia.
"Sehingga tindakan saya mungkin salah, tetapi sanksinya tidak harus berupa pemecatan. Itulah harapan saya," tambah Budiman.
Budiman merasa sedih jika statusnya sebagai anggota PDIP dicabut akibat dukungannya kepada Prabowo.
Namun, ia meyakini bahwa identitasnya sebagai seorang nasionalis yang menghormati Bung Karno tidak akan hilang walaupun statusnya sebagai anggota PDIP dicabut.
Ia juga menolak untuk berspekulasi tentang kemungkinan keluar dari PDIP setelah mendukung Prabowo. Budiman merasa sulit membayangkan berkecimpung dalam dunia politik di luar PDIP.
"Jadi seperti saya katakan tadi. Jika argumen dan omongan saya tadi dirasa memang penting, perlu dipertimbangkan kenapa tidak?" ujar Budiman.
"Artinya mungkin langkah saya dianggap ada benefitnya, ada benarnya. Kalau ada sanksi, sekadar sanksi administrasi. Saya harapnya itu," sambungnya.
Di sisi lain, Budiman menilai Prabowo memiliki kriteria menjunjung kepemimpinan strategis seperti Presiden Joko Widodo di periode kedua.
Terlebih, ia menilai tantangan ke depan Indonesia makin berat. Mulai dari krisis imbas pandemi, perang, krisis pangan, hingga perlombaan teknologi.
"Jadi kaya ada badai, makanya pembagian kerja di antara awak kapal Indonesia dan penumpang harus jelas, dan Itu butuh kepemimpinan strategis. Nah, menurut saya, saya melihat unsurnya relatif ada di Pak Prabowo," tutur Budiman.
Sebelum menggelar deklarasi, Budiman sempat mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Banyak hal yang mereka bicarakan mengenai Indonesia hari ini dan masa depan.
PDIP sebagai tempat Budiman bernaung kini telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. PDIP berkoalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo.
Sementara, Prabowo telah membentuk koalisi bersama PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar untuk mendukung Mantan Danjen Kopassus TNI itu sebagai capres.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
