WahanaNews.co, Jakarta - Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto, kembali membicarakan isu tentang permintaan 'Pak Lurah' terkait dengan kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Pernyataan Hasto ini dibantah sejumlah partai politik.
Hasto sebelumnya telah berbicara mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dia mengkonfirmasi keberadaan isu tersebut dan bahkan mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar tentangnya atas permintaan 'Pak Lurah'.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
"Dalam pengalaman saya sendiri, ketika saya sedang melakukan kunjungan ke Makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita bahwa salah satu menteri mengatakan bahwa berdasarkan data besar (big data), ada cukup banyak yang mendukung ide perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode," ujar Hasto setelah menghadiri deklarasi dukungan Yenny Wahid kepada pasangan Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/10/2023), mengutip Detik.
"Sebelumnya, saya sudah bertemu dengan menteri tersebut, dan saya mengonfirmasi bahwa beberapa ketua umum partai yang telah menyuarakan hal tersebut mengatakan bahwa itu adalah permintaan dari 'Pak Lurah'. Kami mendengar informasi tersebut," tambah Hasto.
Beberapa partai lantas menepis pernyataan tersebut. Salah satunya Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Golkar Muhammad Suryawijaya.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
"Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan termasuk kepada pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk memperpanjang atau menambah periodesasi presiden menjadi 3 periode," kata Suryawijaya kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
Suryawijaya mengatakan Jokowi selalu menekankan tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945, jabatan presiden maksimal 2 periode.
"Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode," ujarnya.
Suyawijaya mengimbau agar semua pihak menjaga situasi politik jelang pemilu 2024 dengan bicara dengan fakta. Dia meminta semua pihak mengedepankan visi-misi.
"Sebaiknya dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024, kami imbau para elite untuk menjaga kondusifitas keadaan supaya tidak memperkeruh suasana. Berbicara dengan fakta adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Mari ajak masyarakat membicarakan tentang visi misi dan mau dibawa kemana Indonesia ke depan," ujarnya.
Hal senada disampaikan, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali heran dengan isu presiden 3 periode yang kembali muncul. Ahmad Ali mengatakan tidak pernah mendengar Presiden Jokowi meminta 3 periode.
Ali awalnya bercerita isu itu muncul pertama kali pada 2019 dan langsung ditepis oleh Jokowi. Dia lantas mengingatkan pernyataan Jokowi yang bilang isu tersebut menampar mukanya.
"Ketika saya masih jadi Ketua Fraksi di DPR dan Waketum Partai NasDem, sampai hari ini itu nggak pernah mendengarkan itu, dan bahkan yang saya ingat betul kader NasDem yang menggulirkan itu 2019, itu langsung tegas ditepis (Jokowi). Kalau dari saya, nggak pernah mendengarkan," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
"Pak Jokowi menanggapi secara spontan bahwa beliau sadar ini produk reformasi kemudian, kedua ada partai yang menawar-nawarkan, 'cari muka padahal saya sudah punya muka, menampar muka saya', itu bagian statement Pak Jokowi ketika ditawarkan 3 periode itu," lanjutnya.
Setelah redup pada 2019, isu itu muncul lagi pada 2022. Ali menilai isu itu hanya digaungkan oleh pihak yang mencari perhatian, padahal di satu sisi Jokowi sudah membantah. Ali mengatakan, jika Jokowi mau, bisa saja 3 periode terealisasi.
"Kemudian itu meredup dan 2022 muncul lagi, diinisiasi salah satunya Bahlil kalau tidak salah, jadi peristiwa 2019 terulang lagi, sehingga saya menilai itu bentuk upaya orang tertentu untuk cari perhatian ke Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi mau, itu tidak terlalu sulit menurut saya," ujarnya.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Andre Rosiade juga merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Andre meminta Hasto tidak menyebar hoaks, sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya sudah berulang kali membantah.
Andre mengajak semua pihak untuk menghadapi pemilu dengan riang gembira. Dia lantas mengutip pesan Prabowo Subianto untuk tidak menyerang pihak lain dengan menebar hoaks.
"Kira ingin pemilu riang gembira. Saya kira kita sepakat untuk menjadikan Pemilu 2024 ini sebagai ajang kenduri demokrasi," kata Andre kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
"Oleh karena itu, Pak Prabowo secara konsisten terus meminta kepada kami untuk Jangan pernah menyerang pihak lain, baik itu menyebar hoax melakukan sindiran-sindiran atau hal-hal lain yang sifatnya menyudutkan kandidat lain," lanjutnya.
Andre mengungkapkan bahwa yang terbaik adalah jika semua pihak bersedia untuk berbicara dan berbagi gagasan mengenai rencana-rencana program ke depan, daripada saling menyerang satu sama lain.
Sementara itu, Faldo Maldini, seorang Stafsus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), menyatakan bahwa ia telah mendengar tentang adanya ketegangan di dalam PDIP, yang telah mengakibatkan munculnya perbedaan pandangan di antara elit-elit partai tersebut.
Faldo menyatakan, "Saya telah mendengar adanya ketegangan internal di PDI Perjuangan. Karena itu, para elit dalam partai memiliki pandangan yang berbeda-beda satu sama lain. Kami melihat adanya tanda-tanda tersebut. Menarik bahwa isu semacam ini kembali dibahas, padahal sudah lama."
Dia juga menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok di dalam partai, di mana salah satu kelompok ingin menyerang Presiden Jokowi, sementara yang lain menghormati pilihan yang telah dibuat oleh keluarga Presiden Jokowi.
Faldo menegaskan bahwa kedua kelompok ini sedang terlibat dalam konflik.
Faldo juga berpendapat bahwa pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tentang isu 3 periode yang didasarkan pada permintaan 'Pak Lurah' mungkin hanyalah sebuah karangan. Dia meyakini bahwa Jokowi tidak akan terpengaruh oleh isu tersebut.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
