WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan sejumlah nama kader masuk dalam bursa calon kepala otorita Ibu Kota Negara.
Nama itu adalah mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Mensos dan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali kota Semarang Hendrarprihadi.
Baca Juga:
PDIP Lepas Jokowi, Prabowo Tegaskan Gerindra Terbuka untuk Mantan Presiden
Hasto mengatakan, empat kader PDIP ini sangat berprestasi sebagai kepala daerah. Namun, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagian warganya, itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (29/1).
Hasto menyebut sesungguhnya PDIP masih banyak kepala daerah yang berhasil di luar empat nama tersebut. PDIP dengan sekolah partainya mengembangkan anggotanya yang menjadi struktur partai, calon legislatif dan calon kepala daerah.
Baca Juga:
PDIP Lepas Jokowi, Golkar Siap Terima Mantan Presiden dengan Tangan Terbuka
"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," jelasnya.
Hasto menekankan, bagi PDIP yang terpenting bagi ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.
Bagi Jokowi, lanjutnya, ibukota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat. Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul. Hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan siapa Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) seiring dengan UU IKN telah disahkan oleh DPR di Sidang Paripurna, Selasa (18/1). Harapannya, Kepala Badan Otorita IKN nanti memiliki latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga membeberkan IKN akan menjadi kota sehat, efisien, yang produktif dan zero emission. Butuh waktu 15-20 tahun pembangunan IKN selesai. Tetapi, dia berharap, pada 2024 istana serta 4-6 kementerian sudah bisa dipindah.
"Yang penting infrastruktur terlebih dahulu kita harapkan pembangunan di luar istana itu dari investasi juga," kata Jokowi.
Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. [rin]
