WAHANANEWS.CO, Jakarta - Polemik soal legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, desakan pemakzulan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat resmi ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI.
Respons atas manuver itu akhirnya disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Baca Juga:
Wakil Presiden Gibran Tinjau Workshop AI di Sekolah Bunda Mulia Kalideres
Menanggapi isu tersebut, Jokowi mengungkapkan pentingnya menghormati sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Ia menyatakan bahwa semua proses harus berjalan sesuai konstitusi.
"Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
Menurutnya, desakan seperti itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Baca Juga:
Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Penipuan Video Deepfake yang Catut Pejabat Negara
"Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu," tambahnya.
Jokowi juga menyinggung soal mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang dilakukan dalam satu paket, berbeda dengan negara lain seperti Filipina.
"Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu," jelasnya.
