WahanaNews.co | Wakil Presiden RI
ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyatakan, ada kekosongan kepemimpinan
sehingga pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, mendapat dukungan.
Dalam
forum webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat
pada Jumat (20/11/2020) itu, Kalla menyoroti fenomena Rizieq yang kemudian meluas hingga
melibatkan TNI dan Polri.
Baca Juga:
Peringati Hari Tani, Mahasiswa di Banten Sampaikan 7 Tuntutan
Menurutnya,
persoalan itu terkait dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil
rakyat di DPR, termasuk yang berasal dari partai-partai Islam.
Saat
dimintai tanggapan soal pernyataan JK itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf
Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menegaskan, tidak ada kekosongan kepemimpinan.
"Masyarakat
paham kok kepemimpinan di sipil,
militer, politik, dan agama tidak kosong. Masyarakat punya anutan yang dipatuhi
karena integritasnya, rasionalitasnya, moderasinya," tandasnya, saat dihubungi wartawan di
Jakarta, Minggu (22/11/2020).
Baca Juga:
Pasokan Vaksin Covid-19 Diperebutkan Banyak Negara, Jokowi: Kita Cukup Berhasil
Donny
tak mau berandai-andai bahwa pernyataan tersebut mengarah ke Presiden Jokowi.
Menurutnya,
pemerintah sekarang sedang bekerja keras menangani pandemi dan Jokowi
menunjukkan kepemimpinannya yang kuat untuk mengatasi krisis kesehatan dan
ekonomi.
Di lain
sisi, politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyebut kritik JK ditujukan
kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Pasalnya,
pelanggaran kerumunan massa dalam acara yang terkait dengan Rizieq banyak
terjadi di Jakarta, yang sebenarnya masih menerapkan status Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.
Jika
menyimak fakta tersebut, menurut Irma, pernyataan JK terkait kekosongan kepemimpinan, benar
terjadi di DKI.
Dia pun
berpendapat, semestinya JK bisa langsung mengingatkan Anies secara personal.
Ketika
dikonfirmasi, Minggu (22/11/2020), JK sendiri menegaskan, saat ini memang terjadi kekosongan
kepemimpinan umat Islam dalam menyerap aspirasi, sehingga mereka memilih Rizieq.
"Lihat
konteksnya. Saya bicara di webinar PKS dengan tema demokrasi, jadi soal
kepemimpinan umat Islam," kata JK.
Artinya,
tambah dia, pernyataan soal kekosongan kepemimpinan yang memantik polemik
tersebut tidak ada hubungannya dengan Istana.
JK
mengkritisi "ketidakhadiran" partai politik dan ormas Islam dalam mengurus masalah publik
secara politik.
Sumber
yang dekat dengan Jusuf Kalla menjelaskan, sebenarnya kritik JK diarahkan ke
para pemimpin Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam lainnya yang
sibuk dengan urusan masing-masing. Termasuk pimpinan parpol Islam yang dinilai
hanya memikirkan kekuasaan.
Ketua
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengakui, umat Islam mengalami krisis tuntunan dalam bernegara.
Kondisi
ini mesti memantik organisasi keagamaan untuk mengevaluasi dan menjadi
penawarnya.
"Saya
kira ada benarnya bahwa sekarang umat kehilangan figur teladan yang memberi uswah yang disepakati bersama," katanya.
Guru
besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
itu menilai, kekosongan figur bagi umat Islam Indonesia karena perubahan
sosial yang cepat dan rasionalisasi bidang kehidupan. Hal itu menyebabkan terjadinya
loyalitas ganda.
Dalam
menyikapi situasi saat ini, Dadang mendorong pemerintah lebih mengedepankan
pendekatan dialogis dan komunikatif.
"Pemerintah
harus bijaksana menghadapi variasi kelompok-kelompok tersebut sepanjang masih
dalam koridor konstitusi dan asas demokrasi," tuturnya.
Sementara
itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, memerintahkan para Kapolres menindak tegas kelompok-kelompok intoleran di wilayah
hukum Jateng, termasuk apabila memasang spanduk berisi pesan intoleran.
Penurunan
spanduk atau baliho berisi pesan provokatif, termasuk baliho Rizieq Shihab,
sudah dilakukan di sejumlah daerah di Jateng, seperti Surakarta, Semarang,
Karanganyar, dan Grobogan.
Tindakan
itu diinisiasi oleh Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, yang memerintahkan para prajuritnya
untuk mencopot baliho-baliho Rizieq di wilayah DKI Jakarta. [dhn]
