WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa keempat menterinya akan mematuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan dalam sidang gugatan Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024) mendatang.
Seperti yang sudah diketahui, MK telah mengirim panggilan kepada keempat menteri tersebut untuk hadir dalam sidang gugatan Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada Jumat (5/4/2024) mendatang.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Menteri yang dimaksud adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Jokowi menegaskan bahwa keempat menteri tersebut akan hadir dalam sidang di MK.
"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Jokowi juga sudah meminta para menterinya untuk menerangkan apa yang sudah dilakukan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.
"Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," ujarnya.
"Nanti akan dijelaskan semuanya lah. Ditunggu aja hari Jumat, ya," lanjutnya.
Soal bansos yang dianggap dipolitisasi selama masa kampanye pilpres, Jokowi menegaskan tidak mau berkomentar.
"Saya enggak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan MK," katanya.
Airlangga Siap Hadir
Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadi salah satu pihak yang memberi keterangandalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK pada Jumat (5/4/2024) mendatang.
Airlanngga mengatakan akan hadir jika sudah menerima undangan dari MK.
"Ya Insyaallah hadir. Kalau diundang (MK)," kata Airlangga.
Namun, Airlangga menuturkan sejauh ini belum mendapatkan undangan dari MK untuk hadir dalam persidangan.
"Kan kita mau tunggu undangannya dulu. Undangan harusnya sampai hari ini," tuturnya.
Airlangga mengatakan, dirinya akan menjelaskan terkait kebijakan APBN negara yang digelontorkan untuk bansos.
Salah satu yang dipermasalahkan kubu 01 Anies-Cak Imin dan kubu 03 Ganjar-Mahfud yakni politisasi bansos yang dilakukan pemerintah untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran.
"Pertama kami tunggu dulu panggilan MK-nya. Baru kami respons. Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas. Apakah itu APBN apakah itu bansos, atau pun yang lain," kata Airlangga.
Selain Airlangga, ada tiga menteri lain yang akan diundang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta perwakilan dari DKPP.
Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut didasarkan pada kebutuhan Mahkamah.
Menurutnya, pemanggilan keempat menteri tersebut bukanlah untuk memenuhi permohonan dari penggugat, baik dari pihak Anies-Cak Imin maupun Ganjar-Mahfud.
Suhartoyo bahkan menyatakan bahwa Mahkamah menolak permintaan dari kedua pihak tersebut untuk memanggil sejumlah menteri dari pemerintahan Jokowi sebagai saksi.
Karenanya, dia menegaskan bahwa nantinya, pihak terkait, baik termohon maupun pemohon, tidak akan diizinkan untuk mengajukan pertanyaan kepada keempat menteri yang memberikan keterangan.
"Ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan para hakim. Bukanlah kami memenuhi permintaan pemohon, oleh karena itu, kami mengambil langkah ini berdasarkan kewajiban jabatan. Semoga ini bisa dimengerti pada hari Jumat," kata Suhartoyo.
"Karena ini adalah keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka pertanyaan tidak akan diajukan," tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
