WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa terus memperkuat upaya pengamanan maritim nasional melalui koordinasi lintas sektor antar kementerian dan lembaga.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi terpadu dalam menjaga keamanan laut Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis.
Baca Juga:
Pemerintah Perkuat Narasi Diplomatik Indonesia di Forum Global Terkait Migran
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Kolaborasi Keamanan Laut Nasional.
Rapat ini membahas pengamanan Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta sejumlah wilayah strategis atau choke point.
Selain itu, rapat juga mengkaji pelaksanaan Program Prioritas Nasional Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Baca Juga:
Wali Kota Jakbar Ikuti Zoom Meeting Kemenko Polkam Terkait Pemantauan Malam Takbiran Jelang Idulfitri 2025
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito menekankan bahwa penguatan keamanan laut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi yang solid antar kementerian dan lembaga.
“Keamanan laut menuntut sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga melalui integrasi perencanaan, harmonisasi regulasi, dan kolaborasi operasional. IKLN harus menjadi acuan bersama untuk menilai efektivitas pengamanan laut nasional,” ucap Parwito saat membuka acara di Jakarta.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, unsur TNI dan Polri, serta lembaga nonkementerian yang memiliki peran strategis dalam pengamanan laut.
Selain sebagai forum koordinasi, pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan sebelumnya sekaligus konsolidasi langkah-langkah strategis agar pengamanan laut nasional dapat berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan rapat, disepakati tiga poin utama yang akan ditindaklanjuti.
Ketiga poin tersebut meliputi penyelarasan perencanaan dan program pengamanan laut berbasis IKLN, penyempurnaan metodologi serta tata kelola data IKLN agar pengukuran lebih objektif dan kredibel, serta penguatan pengawasan terpadu di wilayah yurisdiksi Indonesia, ALKI, dan choke point strategis.
“Hasilnya, sejumlah kementerian dan lembaga melaporkan peningkatan patroli dan operasi gabungan, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada hari operasi di lapangan,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan, integrasi perencanaan, serta penguatan kolaborasi operasional dan pendanaan lintas sektor.
Diharapkan, langkah tersebut mampu menjaga stabilitas dan keamanan maritim nasional sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
