WahanaNews.co | Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Khairul Kiyedi Pasaribu mengatakan, tidak adanya anggota DPRD Tapteng yang menyambut massa MPTT saat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Tapteng, pada hari Senin (22/5/2023), dikarenakan
anggota DPRD Tapteng sedang mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Walaupun demikian, politikus Partai Nasdem tersebut mengaku jika pihaknya menganggap tidak ada yang penting untuk ditanggapi dari aksi tersebut. Kiyedi beralasan, aspirasi yang disampaikan peserta aksi hanya untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan seluruh masyarakat Tapanuli Tengah.
Baca Juga:
Lengkap Penderitaan ! Jalan Rusak Sampah Menumpuk Tepat dibelakang Telkom Kota Perdagangan
"Kita tahu, saat itu peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian, masih ada kegiatan yang lebih penting lagi yang harus kami urus, dari pada sekedar menanggapi demo, yang kami duga hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja," kata Kiyedi menjawab wartawan, Selasa (23/5/2023)
Menurutnya, tak ada alasan DPRD untuk mengajukan penggantian Pj Bupati Tapteng, sebagaimana yang dituntut peserta aksi. Dari hasil evaluasi pihaknya, Pj Bupati Tapteng, Elfin Elyas Nainggolan, merupakan sosok pekerja keras yang ingin membangun Tapanuli Tengah.
"Kami menilai, beliau itu pekerja keras, yang peduli terhadap pembangunan di Tapteng. Minggu lalu kami sudah mengajukan perpanjangan pak Elfin sebagai Pj Bupati Tapteng," imbuhnya.
Baca Juga:
Jalur Parapat-Siantar longsor sat lantas simalungun lakukan pengamanan
Kiyedi juga sangat menyayangkan aksi pengunjuk rasa yang diduga telah merusak pagar kantor DPRD Tapteng. Untuk itu, sebagai pimpinan DPRD Tapteng, Kiyedi telah memerintahkan Sekretaris Dewan (Sekwan), untuk melaporkan pelaku pengrusakan ke pihak yang berwajib.
"Kita sudah perintahkan Sekwan untuk membuat laporan ke Polres Tapteng. Kami meminta Polres Tapteng untuk mengusut pelaku pengrusakan pagar kantor DPRD Tapteng," pungkasnya.
Ia menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan hasutan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah masyarakat, dengan isu-isu yang tidak benar untuk menyerang Pemerintah.
