WahanaNews.co, Jakarta - Partai Demokrat membantah salah satu poin pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (2/10) lalu, membahas tawaran posisi menteri untuk kader Demokrat di Kabinet Indonesia Maju.
Jubir Muda DPP Partai Demokrat Diska Putri Pamungkas mengatakan pertemuan itu layaknya silaturahmi kedua tokoh bangsa yang sudah lama tidak duduk bersama hampir empat tahun belakangan.
Baca Juga:
BREAKING NEWS: Donald Trump Menangkan Pilpres AS 2024
"Tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut," kata Diska saat dilansir CNNIndonesia, Rabu (4/10).
Diska tak menampik SBY dan Jokowi membicarakan banyak hal dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam itu. Beberapa hal yang dibicarakan di antaranya terkait misi menyukseskan Pemilu 2024 agar terselenggara secara jujur, adil, dan aman.
Tak hanya itu, SBY menurutnya juga tetap mendiskusikan agenda perubahan yang dibawa Demokrat dalam pertemuan dengan Jokowi itu.
Baca Juga:
JOGI-MA Terima Surat Dukungan Ikatan Pemuda Karya di Pilkada Dairi 2024
"Banyak hal yang dibicarakan, di antaranya diskusi agenda perubahan yang saat ini dibawa oleh Pak SBY," ujarnya.
Senada, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pertemuan keduanya itu juga sebagai ajang silaturahmi dalam kapasitas sebagai Presiden ke-6 RI dan Presiden ke-7 RI.
Herzaky mengatakan SBY dan Jokowi sudah lama tidak berbicara empat mata. Dengan demikian, pertemuan tempo hari lalu itu menurutnya lebih membahas isu terkini dan saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa.
"Dalam pertemuan itu, keduanya bersepakat menyukseskan Pemilu 2024 sesuai dengan perannya masing-masing," ujar Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/10).
SBY, lanjut Herzaky, dalam pertemuan itu juga menjelaskan mengenai narasi perubahan yang selama ini disampaikan Demokrat ke publik. Ia mengatakan inti dari pembicaraan narasi perubahan adalah apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya maka dilanjutkan.
Sedangkan apabila ada yang dirasa kurang optimal, Demokrat meminta agar seluruh pihak berupaya memperbaiki agar manfaatnya bisa semakin dirasakan rakyat.
"Hal ini juga sudah disampaikan Ketua Umum kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam berbagai kesempatan, di antaranya dalam pidato-pidato politik," kata dia.
Adapun perihal isu apakah Partai Demokrat dan AHY akan masuk kabinet Jokowi di tengah isu reshuffle belakangan, Herzaky tidak ingin berkomentar lebih lanjut. Ia menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif seorang Presiden sehingga bukan ranah Demokrat untuk membahas terkait itu.
"Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya. Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya. Beliau tentunya ingin orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini, membantu beliau menuntaskan amanah sebagai presiden di tahun terakhir," ujar Herzaky.
[Redaktur: Sandy]
