WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden soal penertiban pengamat memantik respons keras dari PDIP yang menyebut hal itu sebagai konsekuensi pilihan rakyat dalam pemilu.
Selasa (17/3/2026) -- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan menertibkan pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya.
Baca Juga:
PAN Dukung Prabowo, Setuju Gaji Menteri Dipotong dan WFH Diterapkan
"Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih sehingga Pak Prabowo, sebagai Presiden, mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya sehingga perlu menertibkan," kata Andreas.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan justru menginginkan pemerintahan saat ini berhasil dalam menjalankan program-programnya demi kesejahteraan masyarakat.
"Kalau PDI Perjuangan suka kalau pemerintahan ini berhasil sehingga lapangan kerja tersedia, kebutuhan sandang pangan rakyat tersedia dan daya beli masyarakat terjangkau, pendidikan bagi generasi muda terjamin," ujarnya.
Baca Juga:
Hakim PN Depok Gugat KPK, Praperadilan Soal Penyitaan Mengemuka
Andreas juga menilai bahwa penilaian mengenai adanya pihak yang tidak menyukai pemerintah sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Kalau ada yang menurut Presiden tidak suka, ya terserah Presiden," imbuh dia.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan adanya pengamat yang dinilai tidak senang dengan capaian pemerintahannya dan bahkan merasa dirugikan oleh keberhasilan tersebut.
