WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN tidak akan dilakukan tergesa-gesa, melainkan bertahap sesuai kesiapan infrastruktur dan layanan publik.
Target perpindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur akan mengikuti perkembangan pembangunan serta kesiapan layanan di kawasan tersebut.
Baca Juga:
Warga dan Staf Kelurahan Kuta Gambir Sambut Hangat Lurah Baru
Saat meninjau langsung kawasan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (4/3/2026) -- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan proses perpindahan dilakukan secara terukur.
"Perpindahan ibu kota dilakukan secara terukur, mengikuti progres pembangunan dan kesiapan layanan di IKN," ujar Djamari Chaniago.
Ia menjelaskan pemindahan dapat dilakukan secara bertahap, khususnya bagi kementerian yang infrastruktur perkantorannya telah siap digunakan.
Baca Juga:
Koops TNI Papua Tegaskan Respons Cepat Lindungi Warga dari Ancaman Bersenjata
Menurutnya, apabila sarana dan prasarana sudah tersedia, maka sebagian pegawai kementerian dapat mulai berkantor di IKN.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan kawasan ibu kota negara baru sebagai pusat pemerintahan, termasuk dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas publik bagi aparatur negara.
"Fasilitas inti pemerintahan ditinjau, terutama kesiapan infrastruktur utama dan fasilitas pendukung yang akan menopang aktivitas pemerintahan di IKN," jelasnya.
Ia menambahkan perkembangan infrastruktur di kawasan IKN menunjukkan kemajuan signifikan dan dinilai siap mendukung aktivitas pemerintahan.
"Perkembangan infrastruktur di kawasan IKN menunjukkan kemajuan dan siap digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan," tambahnya.
Kesiapan infrastruktur dan fasilitas di IKN untuk menyambut aktivitas aparatur negara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, lanjut dia, harus diperhatikan dan dipastikan secara menyeluruh.
Sejumlah kementerian kini tengah mempersiapkan tahapan perpindahan pegawai secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan gedung perkantoran dan layanan pendukung di ibu kota baru tersebut.
Fasilitas hunian, rumah sakit, sekolah hingga pasar di kawasan IKN, kata Djamari Chaniago, menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran perpindahan aparatur ke pusat pemerintahan baru Indonesia.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
