WahanaNews.co | Pengamat politik, Emrus Sihombing, mengapresiasi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengimbau agar tidak ada lagi politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Emrus, semua tokoh politik, terutama yang akan berkompetisi pada Pemilu, seharusnya punya komitmen yang sama dengan Jokowi.
Baca Juga:
Bawaslu Sulteng Paparkan Bahaya Politik Identitas pada Mahasiswa di Palu
"Publik harus meminta kandidat agar menyatakan diri mengharamkan politik identitas yang sempit," kata Emrus, Selasa (16/8/2022).
Emrus mengatakan, politik identitas disampaikan oleh kelompok tertentu untuk merugikan atau menguntungkan calon tertentu.
Namun, dampak dari politik identitas bisa memicu konflik horizontal.
Baca Juga:
24 Organisasi Tolak Raperda Anti LGBT di Sejumlah Daerah, Berikut Alasannya
"Kalau itu terjadi, akan sulit diredam. Negara ini berasaskankan Pancasila. Kita tumbuh karena kebersamaan. Setiap manusia berbeda antara satu dan lainnya. Dan perbedaan itu harus dihargai," kata Emrus.
Emrus mengatakan, pesan Jokowi soal tidak ada politik identitas pada Pemilu 2024 sangat positif.
Sebagai Presiden, tambah dia, Jokowi punya kekuatan dalam menyampaikan pesan sehingga semestinya diikuti tokoh politik lainnya.
"Apa yang Presiden katakan harus ditaati. Kalau ada kandidat yang masih menggunakan politik identitas, publik harus menolak. Publik jangan memilih kandidat yang diuntungkan politik identitas," kata Emrus.
KPU dan Bawaslu Harus Aktif
Di sisi penyelenggara pemilu, Emrus menilai KPU dan Bawaslu juga harus lebih aktif mencegah politik identitas.
KPU bisa membuat aturan yang lebih tegas.
Sedangkan Bawaslu bisa memberikan sanksi, mulai dari teguran bahkan sampai diskualifikasi dari pencalonan.
"KPU harus berani merumuskan aturan yang melarang politik identitas. Yang menegakkan aturan Bawaslu," ujar Emrus. [gun]
