WahanaNews.co | Jelang
perhelatan pesta demokrasi rakyat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, 9
Desember 2020, Menteri
Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memaparkan strateginya untuk mencapai
target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen saat Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis
(26/11/2020) lalu.
Mendagri mengatakan, strategi pertama ialah membentuk
Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor atau supervisi proses
perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Surat Keterangan
Pencatatan Sipil (Suket) setiap hari.
Baca Juga:
Kasus Sengketa Pilkada 2024, MK Terima 206 Permohonan Kabupaten Hingga Provinsi
"Monitoring harian kami buat Desk, dan nanti akan
kami rekonsiliasi terus data hariannya kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilu. Sehingga bisa sama-sama kita monitor, daerah-daerah mana yang
belum maksimal melakukan perekaman e-KTP ataupun yang tidak mendapatkan
Suket," ujar Tito Karnavian.
Ia menambahkan, prinsip kerja dasar Desk Pilkada
Kemendagri adalah mengakomodir segala bentuk pelayanan masyarakat yang ingin
menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman eKTP.
Kedua, Mendagri sudah memberi perintah kepada Desk
Pilkada untuk berkoordinasi seluruh kepala dinas kependudukan dan pencatatan
sipil untuk berupaya maksimal, termasuk melakukan mobilisasi anggotanya
masing-masing.
Baca Juga:
Ucapkan Selamat kepada Dr. Maulana, Opick: Pemimpin Baru yang Diharapkan Maju Kota Jambi
Meski jabatan Kepala Dinas dipilih dan diajukan oleh Kepala
Daerah serta di bawah struktur komando Kepala Daerah, tapi mereka diangkat
berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Mendagri.
"Tidak segan-segan, kami akan berikanpunishment.
Sehingga kami sudah menyampaikan kepada seluruh kepala dinas dukcapil bekerja
maksimal untuk mengakomodir sebanyak-banyaknya. Nah, kami sudah memiliki
datanya, daerah-daerah mana saja yang belum maksimal," kata Mendagri.
Pembeli
Suara
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP LSM Martabat, Arnol Sinaga SE SH,
mengajak para pemegang hak pilih untuk menolak tawaran-tawaran Calon Kepala Daerah
(Cakada) yang berusaha membeli suara dengan iming-iming uang.
"Rakyat
jangan mau memilih para Calon Kepala Daerah yang mengandalkan uang," kata Arnol
kepada WahanaNews di Kantor DPP LSM
Martabat, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2020).
Dikatakannya,
berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus-pengurus LSM Martabat di
daerah, terdapat oknum-oknum Calon Kepala Daerah yang --melalui kelompok tim
suksesnya-- menyusun strategi untuk membeli suara hingga ratusan ribu rupiah
per hak pilih.
"Sejumlah oknum
tim sukses dari para Calon Kepala Daerah sudah ada yang mulai menyusun strategi
pemenangan dengan cara-cara busuk dan tidak bermartabat," tambahnya.
Dia
menekankan agar Pilkada tidak lagi dibumbui praktik-praktik kotor yang hanya
mengandalkan kekuatan finansial, berhitung melalui nilai rupiah, dengan cara membayar
suara secara door to door.
"Masyarakat jangan
lagi mau menggadaikan hak pilihnya dengan harga ratusan ribu rupiah untuk masa
5 tahun ke depan," kata Arnol Sinaga lagi, yang juga berprofesi sebagai advokat.
Menurutnya,
praktik pembelian suara di tengah pandemi sekarang ini memang sangat mungkin
dilakukan oleh oknum-oknum Calon Kepala Daerah yang hanya mengincar kekuasan.
"Kondisi
perekonomian negara yang tengah sulit ini akan dimanfaatkan oleh para oknum itu
untuk menggoda kebutuhan para pemegang hak pilih. Saya ingatkan, apa yang
mereka berikan itu tidak akan memperbaiki kondisi perekonomian saat ini,
melainkan justru memperparah keadaan dengan lahirnya para pemimpin yang sangat
tidak bermartabat," pungkas Arnol. [dhn]
