Problema di Era New Normal, Prof Teguh Prasetyo: Hukum Itu Menjaga Martabat Manusia

Redaksi - Polhukam

Minggu, 01 November 2020 - 22:53 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Hukum itu bertugas untuk menjaga martabat manusia tetap mulia. Artinya, boleh saja manusia itu menjadi kaya. Tapi, kayanya jangan karena mencuri. Manusia memang harus pintar. Tapi, pintarnya jangan dengan membeli ijazah.

Pandangan itu disampaikan Prof Teguh Prasetyo, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), saat menjadi narasumber pada Webinar Nasional bertema Problematika Hukum dan Bisnis di Era New Normal, yang diselenggarakan Universitas Prima Indonesia, Bandung, Sabtu (31/10/2020), pukul 09.30 WIB.

Baca Juga:

Perketat Pintu Masuk RI, Menko Luhut: Kita Tidak Ingin Kecolongan Lagi

Dalam webinar yang diikutinya dari Kota Makassar ini, Teguh menyampaikan materi berjudul Problematika Hukum di Era Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

Ia mengawali paparannya dengan menjelaskan sejarah panjang hukum, yakni saat keberadaan awal manusia.

"Pada saat ada manusia, mula-mula Adam dan Hawa, saat itu sudah diletakkan hukum, meskipun bentuknya masih lisan dan perintahnya sederhana. Jangan kau makan buah dan seterusnya. Kemudian, pada saat manusia bertambah banyak, juga diletakkan yang namanya hukum, misalnya 10 Perintah Tuhan (Ten Commandments -red) kepada Musa di Gunung Sinai," kata Teguh.

Baca Juga:

Covid-19 Varian Delta Plus Serang Laos, Pabrik Dijaga Ketat

Lalu, ia menguraikan tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Menurutnya, manusia diciptakan Tuhan berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang mulia dan bermartabat. Sebagai makhluk yang berpikir. Dengan kemampuan pikirnya tersebut, manusia dapat menjaga dirinya sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itulah hukum diletakkan dalam masyarakat.

"Hukum itu menjaga martabat manusia tetap mulia. Manusia boleh kaya, tapi kaya jangan karena mencuri, jangan money laundry. Manusia boleh pintar, tapi pintarnya jangan beli ijazah. Manusia menikah untuk bertambah banyak, tetapi jangan setiap ketemu wanita kau nikahi. Jadi, hukum mengatur supaya ego manusia ini tidak super ego, tidak berlebih-lebihan. Karena manusia hidup di dalam masyarakat, sehingga memerlukan keseimbangan dan adanya suatu norma," jelasnya.

Sejak awal, lanjut Teguh, norma sangatlah sakral dan dogmatik. Norma adalah sesuatu yang harus dipercaya supaya ada keselarasan dan kedamaian. Keseimbangan dalam masyarakat diperlukan, sehingga tidak terjadi chaos. Karena, sebagai makhluk berpikir, manusa mempunyai ego masing-masing, yang bila berubah menjadi super-ego sangat berpotensi melanggar hak orang lain.

Mengingat hukum mempunyai sejarah panjang, dan mempunyai tujuan untuk meletakkan keadilan pada posisi yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat,maka hukum pun harus bersumber dari pikiran-pikiran Tuhan. Jika dilihat di mazhab hukum alam, maka hukum adalah pikiran-pikiran Tuhan (Lex Eterna, Thomas Aquinas -red).

Sumber hukum seperti yang dijelaskan Teguh juga bisa digali atau berasal dari nilai-nilai luhur. Di Indonesia, sumber hukum adalah Pancasila. Sebagai informasi, Teguh Prasetyo adalah penggagas Teori Keadilan Bermartabat. Dan, saat ini ia tengah melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia untuk Pilkada 2020 Bermartabat.

"Tarikan dari pikiran Tuhan, dan tarikan dari nilai luhur, ini membentuk sistem hukum Pancasila. Nah, di sinilah lahir teori keadilan bermartabat. Jadi, keadilan bermartabat bukan definisi tentang keadilan, tetapi sebagai teori hukum yang diturunkan dari derivasi pikiran Tuhan dalam sila pertama Pancasila. Dan juga dilihat dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam suatu postulat sistem untuk mencapai tujuan dengan cara memanusiakan manusia," tegasnya.

Dalam situasi Covid-19, hukum harus bisa merespons kondisi yang ada di dalam masyarakat. Hukum tidak boleh hanya menjadikan diri sebagai sosok yang sekadar mengatur secara kepastian hukum. Aturan hukum dengan pola demikian itu, pada situasi Covid-19 ini, harus digeser dalam konteks bisa mengatur, menyelaraskan, menyeimbangkan kepentingan-kepentingan di masyarakat.Dalam era Covid-19, kepentingan yang diutamakan adalah penyelamatan manusia terhadap bahaya yang mengglobal.

"Semua negara tidak ada yang lepas dari Covid, kecuali negara yang ada di kutub, karena mobilitas penduduk yang tidak banyak dan daerah terpencil. Maka, hukum harus menyelaraskan, mengatur perilaku manusia, karena hukum ini ada untuk masyarakat dan bukan masyarakat untuk hukum," katanya lagi.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan ini, di sini hukum harus akomodatif, responsif, dan bermartabat. Hukum harus menyeimbangkan suatu kebutuhan yang ada dalam rangka fleksibilitas hukum. Maka, kepekaan para regulator untuk berpikir bagaimana membangun suatu hukum yang didasarkan pada asas ini perlu ditata dengan baik.

Teori keadilan bermartabat meletakkan supaya hukum bukan sebagai "sosok aturan" yang kaku, tetapi fleksibel, akomodatif, dan adaptif terhadap kondisi yang tidak normal. Peraturan dibuat oleh mereka yang berwenang mengatur tentang perilaku manusia, yang kemudian urgen adalah bagaimana masing-masing leading sector dapat bersinergi dengan adanya multi pengaturan ini.

"Pilkada adalah ajang unjuk kekuatan. Pasangan calon ingin menampilkan dukungan. Namun, melalui regulasi yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu, saat ini yang telah masuk pada tahapan kampanye, DKPP berharap tidak terjadi cluster baru Covid-19. Jika tatap muka diupayakan jangan sampai terbentuk cluster-cluster baru sehingga diksi-diksi yang menimbulkan pengerahan massa seperti kontes tidak diizinkan," harapnya.

Pada akhir paparannya, sekali lagi Teguh menegaskan aspek-aspek filosofis dari Teori Keadilan Bermartabat, yaitu perlindungan kepada masyarakat. Hukum hadir pada saat ada manusia, seperti yang dikatakan filsuf Cicero. Hukum adalah rasionalisasi manusia, nilai-nilai hukum adalah keterpaduan dari aspek spiritual dan material dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Dengan demikian, fleksibilitas peraturan hukum dalam konteks Covid-19 dapat diartikan hukum bukan sesuatu yang merintangi.

Narasumber lain dalam webinar ini adalah Dr Elvira Fitriyani Pakpahan, S HI, M Hum, Dekan FH Universitas Prima Indonesia, Medan; Ersa Tri Wahyuni, PhD, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan Unpad, Bandung; Dr Ahmad Cahyo Nugroho, Konsultan Manajemen dan Dosen Politeknik APP, Jakarta; dengan moderator Kartika Pakpahan SH MH. [qnt]

Tag:

Hukum Covid 19 Corona