WahanaNews.co | Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin pembangunan cabang usaha retail atau minimarket di Kota Ambon tahun 2020.
Selain Richard, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya yakni Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa dan staf minimarket Alfamidi bernama Amri.
Baca Juga:
Prof. Teddy Leasiwal: Inflasi Tinggi Ubah Perilaku Konsumen dan Pola Belanja Masyarakat
"KPK sejak awal April 2022 meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka RL (Richard Louhenapessy)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).
Firli menjelaskan, dalam proses pengurusan izin pembangunan tersebut, diduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.
Menindaklanjuti permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kota Ambon segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Baca Juga:
Perkara Korupsi, Eks Wali Kota Tual Divonis Satu Tahun Enam Bulan Penjara
“Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL (Richard Louhenapessy) meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik AEH (Andrew Erin Hehanusa) yang adalah orang kepercayaan RL,” papar Firli.
“Khusus untuk penerbitan terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR (Amri) diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar sejumlah Rp 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH,” terang dia.
Atas perbuatannya, Amri diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK pun menahan para tersangka kasus ini selama 20 hari ke depan. Lantas, seperti apa sosok Richard Louhenapessy? Bagaimana rekam jejaknya?
Profil Richard Louhenapessy
Richard merupakan Wali Kota Ambon selama 2 periode. Ia pertama kali menjabat tahun 2011-2016, dan setelahnya terpilih kembali untuk masa jabatan 2017-2022. Pria kelahiran Ambon, 20 April 1955 itu merupakan sarjana hukum Universitas Pattimura, Maluku.
Ia lulus dari almamaternya pada 1985. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kota Ambon, semasa kuliah Richard aktif sebagai senat mahasiswa.
Setelah lulus, ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, salah satunya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Richard bahkan pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Provinsi Maluku pada 1992-1995.
Dia juga aktif di Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Sejak 2008, Richard menjabat sebagai Ketua Harian Depidar SOKSI Provinsi Maluku.
Politisi Golkar
Richard merupakan politisi Partai Golkar. Kariernya di partai berlambang beringin itu dimulai dari bawah, yakni sebagai Ketua Bagian Pemuda DPD II Partai Golkar Kota Ambon pada 1988-1992.
Setelahnya, berbagai jabatan di tubuh partai ia emban yakni Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku (1999-2004), lalu Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku (2004-2009).
Kemudian, Richard menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku (2009-2015), dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon (2015-sekarang).
Dari pengacara jadi wali kota
Richard yang semula berprofesi sebagai pengacara itu sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku selama 4 periode. Kursi pertama Richard di DPRD diemban selama 1992-1997.
Setelahnya, ia sempat menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku selama 1999-2004. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua DPRD Provinsi Maluku masa jabatan 2004-2009.
Setelahnya, Richard kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku melalui Pemilu 2009. Jabatan itu ia emban hingga tahun 2011 sebelum akhirnya terpilih sebagai Wali Kota Ambon.
Di Pilkada Kota Ambon 2017, Richard berpasangan dengan Syarif Hadler sebagai calon wakil wali kota. Keduanya diusung oleh Partai Golkar, Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Richard dan Syarif berhasil mengantongi 82.904 arau 54,69 persen suara, mengalahkan pesaingnya Paulus Kastanya dan Muhamad Armyn yang mendapat 68.679 atau 45,31 persen suara. Kini, di penghujung masa jabatannya, Richard terjerat kasus dugaan korupsi.[gab]
