Banjarnegara, Wahana news.Co-
Gelombang massa yang melakukanaksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerjasemakin membesar. Ketua MPR RIBambang Soesatyomendesak pemerintah segera melakukan sosialisasi isi dari UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan tersebut.
"Kami mendesak agar pemerintah segera mensosialisasikan detail isi dari undang-undang ini, bahwa hak-hak mereka tidak hilang. Pemerintah melalui semua kementerian hingga BUMN harus turun menjelaskan," ujar Bambang kepada wartawan di sela kegiatan reses di Banjarnegara, Kamis (8/10/2020).
Baca Juga:
Hari Pertama Dinas, AKBP Shinto Silitonga Kunjungi Kediaman Sesepuh KH Abuya Muhtadi
Menurutnya, saat ini banyak tersebar hoax perihal isi undang-undang tersebut. Publik saat ini mempersoalkan sejumlah hal di antaranya terkait hak cuti, upah minimum kabupaten/kota dan lainnya.
"Seperti hal cuti, hak libur atau hak upah minimum kabupaten/kota. Itu semua ada, hanya disesuaikan dengan kondisi setempat dan inflasi. Keputusan ada di gubernur dan kepala daerah setempat," terang politisi Golkar tersebut tersebut.
Bambang kemudian menjelaskan pengesahanUU Cipta Kerjaini dilakukan untuk mempermudah investor dari luar negeri. Mengingat saat ini investor sulit masuk ke Indonesia lantaran rumitnya izin.
Baca Juga:
Polri Imbau Masyarakat Tidak Terhasut Ajakan Aksi Unjuk Rasa Tanggal 24 Juli
"Intinya Indonesia harus siap menarik investor dari luar negeri sebanyak-banyaknya. Selama ini yang menjadi kendala adalah rumitnya perizinan di Indonesia. Banyak investor yang akhirnya mundur. Kita kalah dengan negara lain seperti Vietnam dan sebagainya. Di sana mengurus izin sehari bisa selesai. Kita aturannya rumit dan tidak ada kepastian hukum," lanjutnya.
Bambangjuga menepis tudingan sejumlah kalangan yang menyebut pengesahanUU Cipta Kerjaini dilakukan 'sembunyi-sembunyi'. Menurutnya pengesahan harus segera dilakukan meski di tengah pandemiCOVID-19.
"Bukan sembunyi-sembunyi. Memang terbatas, nanti kalau tidak rapat dibilang tidak kerja. Kan kebutuhan mendesak. Begitu COVID-19 selesai maka langkah Indonesia adalah menarik investor," tuturnya.
Menurutnya, dengan datangnya investor akan meringankan beban negara dan akan berdampak pada rakyat. Selain itu juga hutang akan meningkat karena tidak bisa mandiri.
"Karena kalau tidak bisa menarik investor beban negara menjadi berat dampaknya rakyat sendiri, utang semakin meningkat. Untuk tahun 2021 saja kebutuhan paling tidak Rp 1.170 triliun pinjaman. Padahal jumlah pinjaman kita sekarang sudah lumayan besar, hampir Rp 5.000 sekian triliun," sebutnya. (Red/Dtk)
