WahanaNews.co, Jakarta - Koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, menyatakan bahwa Partai Demokrat belum secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.
Herzaky menjelaskan bahwa pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah elite Partai Demokrat di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (17/9/2023), adalah untuk silaturahim, dan belum ada keputusan resmi yang diambil.
Baca Juga:
BREAKING NEWS: Donald Trump Menangkan Pilpres AS 2024
"Agenda hari ini adalah silaturahmi kebangsaan bersama presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023) petang, mengutip Kompas.
Selain SBY, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, juga hadir di kediaman Prabowo pada sore itu. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Eddie Baskoro Yudhoyono, atau yang biasa disebut Ibas.
Sementara itu, selain kedatangan SBY dan kedua putranya, para Ketua Umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga hadir di Hambalang. Mereka termasuk Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gelora, Anis Matta, Ketua Umum Prima, Agus Jabo, Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, dan Ketua Umum Garuda, Ahmad Ridha Sabana.
Baca Juga:
JOGI-MA Terima Surat Dukungan Ikatan Pemuda Karya di Pilkada Dairi 2024
Herzaky menambahkan bahwa keputusan resmi mengenai apakah Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi KIM atau yang lainnya akan diambil dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai yang dijadwalkan pada Kamis (21/9/2023) mendatang. Keputusan tersebut akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky.
Sebelumnya, Partai Demokrat telah mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Keputusan ini diambil setelah Anies Baswedan, calon presiden dari KPP, memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) tanpa memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai cawapres.
Akibat keluarnya Partai Demokrat, KPP hanya terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB sebagai anggota koalisi.
Sementara itu, ada juga poros koalisi lain yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Koalisi ini terdiri dari PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
