WahanaNews.co | Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengirimkan pesan kepada kader parpol tersebut terkaitomnibus lawUndang-Undang
Cipta Kerja
(UU Ciptaker).
Diketahui,
dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober lalu, Fraksi Demokrat menolak
pengesahan UU Ciptaker.
Baca Juga:
Resentment, Polarisasi, dan Pilihan Politik
Setelah
para kadernya mencoba menyuarakan suara di rapat tersebut, Fraksi Demokrat
memutuskan keluar aliaswalk out.
"Meskipun
kita kalah dalam memperjuangkan hadirnya undang-undang yang lebih baik dan
mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas, saya harap para kader Demokrat
tidak patah dan tidak menyerah," ujar SBY dalam pesannya, seperti yang diterima redaksi dari Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat,
Ossy Dermawan, Minggu (25/10/2020).
SBY
menekankan,
apa yang telah dilakukan Fraksi Demokrat adalah wujud dari tugas dan
pertanggungjawaban konstitusional di parlemen.
Baca Juga:
Taliban, Polarisasi, dan Oposisi
Ia
pun meminta para kader tak putus asa meskipun rapat paripurna kala itu
memutuskan menerimaomnibus lawCiptaker jadi undang-undang.
"Kalah
itu biasa dalam sebuah perjuangan. Seringkali pula, kekalahan itu adalah kemenangan
yang tertunda. Teruslah secara gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan
cara-cara yang baik dan tepat, serta sesuai dengan konstitusi. Selamat
berjuang, insya Allah Tuhan akan membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita
semua," tutur Presiden keenam RI tersebut.
Menyikapi
pesan SBY, Ossy mengatakan, "Kami berpandangan bahwa pesan Bapak SBY ini
senada dengan apa yang disampaikan ketika beliau menyampaikan Pidato Perpisahan
(Farewell) sebagai Ketua Umum Partai
Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020, 7 bulan lalu."
Pihaknya
pun berharap,
pesan dari SBY itu bisa memotivasi dan menginspirasi semangat kader Demokrat
dalam melanjutkan perjuangan.
Setelah
SBY turun tahta pada Maret lalu, kepemimpinan Demokrat kini dipegang putra
sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pada
5 Oktober lalu, setelah rapat paripurna di parlemen selesai, AHY dalam
keterangan tertulisnya menyatakan meminta maaf tak dapat membendung pengesahan omnibus law Ciptaker.
AHY
berkata,
partainya tak memiliki cukup suara untuk menjegal produk legislasi tersebut.
Meskipun demikian, kata dia, Demokrat harus berkoalisi dengan kaum buruh dan
pekerja yang paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi dalam menyikapi
RUU Ciptaker.
"No one is left behind. Bersama kita
kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita," kata AHY.
DPR
bersama pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah penolakan elemen
buruh, aktivis lingkungan dan HAM. Dalam rapat paripurna DPR, hanya dua fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta
Kerja, yakni Fraksi Demokrat dan PKS. Selebihnya, enam fraksi lain, menyetujui RUU tersebut.
Naskahomnibus lawCiptaker
itu sendiri saat ini telah berada di tangan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). DPR menyerahkannya pada 14
Oktober lalu untuk ditandatangani lalu dimasukkan ke dalam lembar negara guna
diperundangkan.
Di
satu sisi, gelombang aksi penolakan UU Ciptaker masih terus terjadi di sejumlah
kota di Indonesia sejak 5 Oktober lalu. Selain itu, keberadaan naskah Ciptaker
juga masih membingungkan sejumlah pihak, karena jumlah halaman yang berubah-ubah pascarapat
paripurna DPR pada
5 Oktober lalu. [qnt]
