WahanaNews.co, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons sentilan yang disampaikan Partai NasDem terkait langkah mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2012.
Kala itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sementara baru-baru ini, NasDem dan PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin untuk Pilpres 2024.
Baca Juga:
Soal Dugaan Korupsi CSR BI, NasDem Hormati KPK Panggil Anggotanya
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penanganan perkara itu telah dilakukan sejak lama, jauh sebelum proses politik yang terjadi belakangan. Bahkan, ia menyebut pihaknya telah melakukan proses penggeledahan dalam penanganannya.
"Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," kata Ali saat dihubungi, Minggu (3/9) melansir CNNIndonesia.
Ia meminta agar tidak ada pihak yang menyebar narasi informasi tidak utuh terkait KPK. Ali mengatakan semua kegiatan KPK dipublikasikan sebagai bentuk transparansi.
Baca Juga:
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kalsel Mustaqimah Siap Isi Alat Kelengkapan Dewan
Ali juga menegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Ia mengatakan KPK tegak lurus dalam persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
"Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut," katanya.
Sebelumnya, KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker RI terjadi pada 2012.
"Di Kemnakertrans itu 2012, perkaranya tersebut salah satu tersangkanya saudara RU (Reyna Usman) memang waktu itu Dirjen di sana pada 2012," ujar Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/9).
"Kalau untuk mencari siapa menterinya tinggal di-search di Google 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri," sambung Asep.
Belakangan, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choiri atau Gus Choi menyentil tindakan KPK yang mengusut dugaan korupsi di saat Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres.
"KPK ini mengada-ada saja. KPK ini mau penegak hukum atau alat politik? Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres, enggak ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin," kata Gus Choi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).
Gus Choi meminta KPK yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri itu meminta tak main-main dalam penegakan hukum.
"Nah, sekarang tiba-tiba muncul begitu. Ini KPK itu alat politik atau penegak hukum? Karena itu KPK jangan main-main lah," ujarnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
