WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mengusulkan agar sistem proporsional terbuka yang dipakai saat ini diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup yang terakhir dipakai dalam Pemilu 2004.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menanggapi usul penundaan Pemilu 2024 yang salah satunya karena ongkos Pemilu yang mahal.
Baca Juga:
Kader Senior Diminta Tidak Terlalu Mencampuri Hasil Konpercab PDI Perjuangan Kota Medan
"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2).
Dia menjabarkan, sistem proporsional tertutup relatif Pemilu tak akan banyak memakan biaya. Pada 2004, kata dia, pemilihan presiden putaran 2 dan 2 hanya hanya menelan biaya senilai Rp3,7 triliun.
Lewat sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.
Baca Juga:
Dilantik, Yanto Kembali Nahkodai DPC PDIP Kota Gunungsitoli Periode 2025-2030
Sistem itu berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih nomor urut atau kader dalam pemilihan legisltif.
"Belajar dari Pemilu 2004 dengan pemilu legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun," kata dia.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan partainya berkomitmen untuk setia pada konstitusi dengan menolak wacana penundaan Pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu (23/2).
