WahanaNews.co, Jakarta - Misteri mengenai nasib Philip Mark Merthens, pilot Susi Air asal Selandia Baru yang menjadi sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, mulai menemui titik terang.
Kelompok KKB tersebut tampaknya bersiap untuk segera melepaskan Philip tak lama lagi, atau setahun sejak dia diculik oleh KKB.
Baca Juga:
Brigjen Pol Faizal Ramadhani: Pembebasan Pilot Susi Air dengan Kesabaran dan Pendekatan Damai sebagai Kunci Utama
Sejak awal penyanderaan, pilot warga Selandia Baru ini terus dipindahkan dan dibawa keliling wilayah pegunungan, yang ketinggiannya melebihi 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Rekam jejak perjalanan sandera Philip mencatat bahwa KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya dan kelompoknya membawanya ke Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, yang berbatasan langsung dengan Nduga.
Selain itu, diyakini bahwa Egianus juga membawa Philip ke Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, di wilayah Papua Tengah.
Baca Juga:
Pembebasan Pilot Susi Air, Tokoh Adat Port Numbay Apresiasi Peran TNI-Polri dan Para Tokoh
Upaya negosiasi
Pada bulan-bulan awal, pemerintah mulai merancang upaya pembebasan Philips. Usaha pembebasan dilakukan oleh Polri dan TNI melalui negosiasi dan penegakan hukum.
Namun, seiring berjalannya waktu, usaha ini tak kunjung membuahkan hasil terbebasnya Philip. Banjir kritik pun menyasar pemerintah lantaran tak kunjung menemukan titik terang pembebasan Philip.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan tetap berupaya membebaskan Philip.
"Kami memang tidak mau berbicara banyak karena upaya-upaya kami tidak bisa kami sampaikan kepada publik," kata Jokowi, mengutip Tribunnews.com, Rabu (7/2/2024).
Jokowi menegaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk cara-cara "bawah tanah".
"Semua sudut, semua jurus kita gunakan agar upaya yang kami lakukan betul-betul akhirnya menghasilkan sesuatu, tapi tidak bisa saya sampaikan upaya itu, ada upaya bawah tanah, ada upaya atas tanah," ujar Jokowi.
Sebulan setelah pernyataan tersebut, nasib Philip ternyata tak kunjung menemukan kemajuan yang lebih baik. Hal ini pun membuat Selandia Baru mulai bersikap tegas.
Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins bahkan menyerukan pembebasan segera. Ia juga mendesak kepada pihak KKB agar segera melepas Philip.
"Phillip adalah seorang ayah, suami, saudara laki-laki, dan anak yang sangat dicintai," kata Hipkins kepada para wartawan di Auckland, Rabu (9/8/2023).
"Saya ingin mendesak, sekali lagi, mereka yang menahan Phillip untuk segera membebaskannya," tambahnya, dikutip dari AFP.
Hipkins menegaskan, sama sekali tidak ada pembenaran untuk melakukan penyanderaan.
"Semakin lama Phillip ditahan, semakin besar risiko yang dihadapi Phillip dan semakin sulit bagi dia dan keluarganya," jelas dia.
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri memastikan bahwa tidak ada batasan waktu dalam proses negosiasi karena semua pihak menginginkan agar sang pilot bisa kembali dalam keadaan selamat.
"Untuk (negosiasi pembebasan) pilot kita tidak tergesa-gesa, tentu penuh kehati-hatian dan ketelitian, semua sumber yang didapat di lapangan kita lakukan pendalaman secara cermat," ujarnya di Jayapura, Kamis (7/9/2023).
Fakhiri mengingatkan bahwa sosok Egianus Kogoya dikenal sebagi seorang kriminal yang cukup sadis dengan daftar kejahatan yang panjang.
Saat menyandera Philip, Egianus membunuh seorang anak di Distrik Kuyawage, pada awal Maret 2023. Karenanya, Fakhiri tidak menginginkan jatuhnya korban jiwa dari pihak aparat keamanan dan juga warga sipil.
"Yang paling penting kita melakukan pendekatan supaya tidak ada lagi korban-korban tambahan yang merugikan TNI-Polri maupun masyarakat sipil," kata dia.
Kerap berpindah-pindah
Philip disebut dibawa oleh para pelaku dengan cara berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain. Hal ini sebagaimana laporan Satuan Tugas Damai Cartenz 2023 yang menangkap gambaran mengenai lokasi pelaku dan korban.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2023 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, Egianus Kogoya sudah cukup lama tidak bersama dengan Philip, atau tepat setelah dokumentasi penyanderaan terakhir disebarkan pada 25 Mei 2023. Waktu pengambilan dokumentasi tersebut pun diyakini dilakukan sekitar 13 Mei 2023.
"KKB Nduga sesungguhnya tersebar ke beberapa distrik, sementara posisi Egianus sendiri itu tidak bersama-sama dengan pilot dan itu sudah berlangsung sudah lebih dari enam bulan, itu sudah lama sekali," ungkap Faizal, melansir Kompas.com, Rabu (7/2/2024).
Penempatan personel TNI-Polri di berbagai titik di Nduga pun dianggap cukup berhasil menekan pergerakan KKB. Sebab, Egianus diyakini belum juga bergerak menuju lokasi pilot.
"Kami melihat sampai sekarang, belum ada indikasi Egianus untuk mendekati ke arah pilot walaupun bukan berarti mereka tidak ada komunikasi, artinya Egianus dalam posisi mengendalikan walau tidak dalam posisi yang dekat," tuturnya.
Di samping itu, militansi KKB disebut menjadi salah satu yang tersulit untuk ditangani dibandingkan kelompok di kabupaten lain.
Faizal menilai bahwa penguasaan medan Egianus dan kelompoknya sangat baik dan mereka sangat jarang keluar dari wilayah mereka.
Tanpa menyebut secara rinci kejadian yang dimaksud, Faizal menganggap beberapa kontak tembak yang terjadi antara aparat keamanan dengan KKB di Nduga, sengaja dilakukan untuk membuat distraksi proses pencarian Philip. Termasuk keberadaan Egianus yang sudah lama tidak bersama pilot.
"Menurut saya dia memecah konsentrasi, karena dari beberapa kejadian, kita meyakini posisi kejadian tidak ada di dekat pilot," cetusnya.
Akan dibebaskan
Nasib Philip kini mulai menemukan titik terang. Pihak KKB berencana melepas Philip pada 7 Februari 2024, tepat setahun ia disandera.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP-OPM) menyebut pembebasan ini demi sebuah kemanusiaan.
"Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Egianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat,” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, kepada VOA, Sabtu (3/2/2024).
Beberapa waktu lalu beredar pernyataan dari Egianus bersama pasukannya yang mengatakan bahwa Philip itu harus ditukar dengan kemerdekaan bangsa Papua.
Namun, menurut Sebby, pernyataan yang disampaikan oleh Egianus merupakan emosional sesaat tanpa meminta pendapat dari pimpinan TPNPB-OPM.
Menurut Sebby, dalam waktu dekat mereka akan membebaskan pilot Susi Air itu dengan segera. Pembebasan itu dilakukan setelah TPNPB-OPM mempertimbangkan sejumlah hal.
"Jika kami membebaskan pilot itu dengan hormat, maka kami akan dihargai oleh masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Martabat perjuangan bangsa Papua untuk merdeka akan terangkat. Namun, jika pilot ini mati di tempat yang ditahan, maka kami akan disalahkan oleh masyarakat internasional," ungkap Sebby.
Sebby juga menyarankan agar semua pasukan TPNPB-OPM di wilayah Nduga tak terpengaruh hasutan dari berbagai pihak soal penyanderaan pilot Susi Air tersebut.
"Ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa pilot asal Selandia Baru itu akan dijadikan alat tawar untuk Papua merdeka. Jika pilot ini jadi korban (mati) maka hal itu akan menjadi legitimasi Indonesia untuk menstigmakan kami sebagai teroris dan kriminal," ujarnya.
Sementara, Selandia Baru pada Senin (5/2/2024) mendesak agar Philip segera dibebaskan.
"Kami sangat mendesak mereka yang menahan Phillip untuk segera membebaskannya dan tanpa membahayakannya. Penahanannya yang terus berlanjut tidak melayani kepentingan siapa pun," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.
KSAD bertemu KKB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengaku mendengar informasi bahwa Mabes TNI terus melakukan upaya negosiasi. Salah satu negosiasi itu adalah dengan bertemu pihak KKB.
"Jadi yang saya dengar informasinya itu, perlu waktu untuk bertemu. Akhirnya perlu berapa hari lagi untuk menyampaikan, berapa lagi hari ke sana," kata Maruli ditemui di Balai Kartini, Jakarta.
Maruli menegaskan bahwa Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) memang menghadapi kendala dalam mengumpulkan informasi terkait pembebasan Philip karena koordinasi upaya tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI.
"Jadi, kami di Angkatan Darat memiliki keterbatasan dalam meraih semua informasi karena koordinasi untuk pembebasan Philip diatur oleh Panglima TNI. Kami, pada dasarnya, bertanggung jawab pada pembinaan kekuatan, sehingga informasi yang kami dapatkan terbatas," ujarnya.
Meskipun demikian, Mabes TNI AD tetap mengikuti perkembangan dari Mabes TNI dan telah menerima laporan bahwa pilot Susi Air tersebut dalam kondisi sehat.
"Namun, informasi terakhir pilot tersebut dalam masih kondisi sehat, begitu," kata Maruli.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
