WahanaNews.co | Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menyarankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan DPR menghindari pendekatan politik dalam memilih calon Panglima TNI.
Menurutnya, pendekatan itu tidak baik untuk masa depan TNI.
Baca Juga:
4.000 Prajurit TNI Kena Sanksi Akibat Terlibat Judi Online
Al Araf menilai, jika pendekatan ini digunakan, ada potensi Panglima TNI yang dipilih didasarkan pada kedekatan dengan Presiden.
Selain itu, ada juga kemungkinan kandidat terpilih punya utang politik sebelumnya, dan meminta posisi tersebut sebagai imbalan.
"Kedekatan itu terkait dengan, 'kami dulu ikut pemenangan sehingga kami boleh dong mendorong si A, B untuk panglima TNI'," kata Al Araf, dalam diskusi Pergantian Panglima TNI dan Transformasi TNI, Kamis (9/9/2021).
Baca Juga:
Danpuspom TNI Pimpin Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024
"Belum lagi partai politik. Parpol juga akan memengaruhi proses pergantian Panglima. Dalam pendekatan politik akan terjadi intervensi-intervensi kekuatan politik di dalamnya," imbuhnya.
Dia meminta agar Jokowi dan DPR menggunakan pendekatan substantif dalam memilih calon Panglima TNI, yakni memilih calon yang bisa mendorong reformasi dan transformasi di tubuh TNI.
"Kalau pendekatan substantif ini dilakukan, maka Panglima TNI/Presiden membutuhkan input yang cukup banyak dari lembaga-lembaga," kata dia.
Lembaga negara yang dimaksud oleh Al Araf itu seperti Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengetahui komitmen calon mengenai HAM dan pemberantasan korupsi,juga ICW untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas.
Sebelumnya, muncul beberapa nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, yang memasuki masa pensiun, November 2021.
Salah satunya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa.
Andika disebut oleh beberapa anggota Komisi I DPR, seperti Effendi Simbolon, dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, dan Fraksi Demokrat Syarief Hasan, juga mendukung langkah Andika menjadi Panglima.
Kedua, Kepala Staf TNI AL (KSAL), Laksamana Yudo Margono.
Yudo dinilai punya potensi besar jika Presiden dan DPR menggunakan pendekatan normatif.
Pendekatan itu mengacu pada Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang TNI, yang mengamanatkan jabatan Panglima dijabat secara bergantian antarmatra.
Saat ini, Panglima TNI dijabat Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.
Sebelumnya, Panglima TNI adalah Gatot Nurmantyo yang berasal dari Angkatan Darat, dan Moeldoko yang juga dari Angkatan Darat.
Maka, berikutnya seharusnya dari TNI AL.
Selain Andika dan Yudo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo, juga masih memiliki peluang menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI. [qnt]
