WahanaNews.co | Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut partainya tak melanggar kesepakatan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi saat mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024.
Melansir detikcom, Paloh mengatakan NasDem dapat disebut anti koalisi jika tak mematuhi perintah Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Pilkada DKI Jakarta: Anies Baswedan Hormati Langkah Nasdem yang Tak Mengusungnya
"Sampai batas akhir masa bakti Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin kita nggak pernah terlanggarkan kan? Apa ada kesepakatan di koalisi kita harus mencalonkan si A kalau si B itu melanggar ? kalau emang ada AD/ART-nya seperti itu, itu lain cerita, kalau nggak ada, secara etik, etik yang mana? Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan presiden," kata Surya Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2022).
"Kecuali presidennya bilang, 'saya nggak cocok,' saya bilang presiden menyatakan 'cabutlah itu janganlah itu jadi capresnya NasDem' kan lain ceritanya, patuh nggak NasDem. Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Tapi kan kita belum denger dari presiden begitu, iya kan? Jadi nggak ada masalah," sambungnya.
Dia mengatakan Anies mampu melihat perspektif keutuhan bangsa Indonesia. Menurutnya, Anies mampu melanjutkan pembangunan selama periode pemerintahan Jokowi.
Baca Juga:
Tanggapi Pesimisme Surya Paloh, PDI-P Ingatkan Potensi Kejutan Politik Anies
"Artinya yang pasti komitmen NasDem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu hal-hal yang paling pokok, bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini, akan jauh lebih bisa memungkinkan kita untuk berkonsentrasi melanjutkan episode pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi," katanya.
Dia mempertanyakan apa yang salah dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres NasDem dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan NasDem berpegang pada kebijakan pemerintah.
"Ada kekurangan itu tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Tapi kalau itu juga masih dianggap tidak pas, itu tidak apa-apa bagi yang menganggapnya, NasDem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, iya kan, dia insitusi partai politik yang sah hari ini. Apa hal yang bertentangan dengan dia (NasDem) mencalonkan, mendeklarasikan, salah satu anak bangsa ini, coba, partai koalisi, koalisi itu komitmen kita apa? Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali buka suara soal adanya pihak yang mendorong dilakukannya reshuffle kabinet. Dia menyebut orang tersebut yang juga meminta NasDem untuk keluar dari koalisi.
Ahmad Ali awalnya bicara terkait pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh soal adanya pihak yang meminta NasDem untuk keluar. Dia menyebut dugaan-dugaan itu muncul ketika NasDem memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024.
"Pernyataan Ketum marak itu tidak lepas dari ketika NasDem mengumumkan Anies sebagai capres. Itu diawali dengan ada bendera Belanda dirobek birunya," kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (20/10/2022).
Ahmad Ali lalu menyebut narasi itu kemudian berkembang kepada suara-suara bahwa ada partai pemerintah yang mau keluar dari koalisi. Hingga pada akhirnya, kata dia, ada saran secara terang-terangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Terus kemudian ada partai pemerintah mau keluar dari koalisi, terus kemudian semakin ramai dan mulai terang-terangan katakan lah Mas hasto kemudian meminta NasDem untuk keluar dari koalisi, ya kan?" ucap Ahmad Ali.
Ahmad Ali menyebut Hasto Kristiyanto mendorong adanya reshuffle kabinet bukan atas nama PDIP. Dia mengatakan Surya Paloh juga tidak menunjuk sosok partai, melainkan orang tertentu yang secara terang-terangan menyuarakan reshuffle kabinet. [JP]
