WahanaNews.co | Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kesal dan menganggap Presiden Joko Widodo terlalu ikut campur dan berpotensi membuat kontestasi pilpres tak adil.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut siapa pun termasuk Jokowi berhak memberikan nasihat atau pendapat.
Baca Juga:
Kaesang Maju Pilgub DKI: PAN Jakarta Tak Masalah, Semua Punya Hak
"Kalau (Jokowi) nasihat boleh. Menasihati, berpendapat, masa Pak Presiden enggak boleh berpendapat? Orang di kampung boleh membahas capres, ya, bebas saja, Pak Jokowi juga bebas memberikan arahan. Saran, beropini. Masa presiden enggak boleh beropini?" kata Yandri, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).
Yandri menilai, nasihat atau pendapat Jokowi yang diberikan terkait pemilu tidak akan membuat penyelenggara tersebut tidak adil. Hal itu tergantung, dari respon publik terhadap nasihat Jokowi.
"Pak Presiden mau ngomong apa tentang masa depan Indonesia, tentang pilpres, kontestasi pemilu, enggak apa-apa. Ini negara demokrasi enggak boleh dilarang-larang. Orang rakyat biasa aja boleh, parpol bebas, masa presiden dilarang," ujarnya.
Baca Juga:
Golkar Raih 22 Kursi dan PDIP 21, Siap Bertarung di Pilgub Sumut
Prabowo Tak Dilirik jadi Capres PAN, Gerindra Jamin Tak Pengaruhi Hubungan Partai
Yandri pun tak khawatir dukungan Jokowi pada sosok tertentu akan membuat pilpres tak adil.
"Saya belum lihat hal itu yang mengarah ke sana. Karena orang baru berwacana. Pasangan juga belum ada. Masih jauh, apa yang mau dikhawatirkan, iya, kan?" imbuh Yandri. [rin]