WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pemerintah mendengarkan desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Nusron menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik terhadap pandangan tersebut. “Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian,” ujar Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Nusron juga menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari upaya untuk mendukung perdamaian dunia, khususnya di Palestina. Forum BoP, yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dianggap sebagai satu-satunya sarana untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. "Presiden mempertanyakan, kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa?" jelas Nusron.
Baca Juga:
Hurriyah Soroti Empat Prinsip Penting dalam Revisi UU Pemilu
Menurutnya, Forum BoP adalah satu-satunya tempat yang tersedia saat ini untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza. Nusron menambahkan, Presiden Prabowo Subianto tidak ingin gegabah dalam memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Indonesia di BoP. "Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," ujar politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar Presiden Prabowo mempertimbangkan secara serius opsi untuk keluar dari Board of Peace, terutama jika lembaga bentukan Trump tersebut justru memperluas perang daripada membawa perdamaian. Hal tersebut disampaikan Hidayat saat menanggapi munculnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP, menyusul agresi militer ke Iran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Menurut Hidayat, BoP seharusnya dibentuk untuk menghadirkan perdamaian, bukan untuk memperburuk situasi konflik. "Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh," ujarnya.
Baca Juga:
Bukan Kutukan, Tapi Beginilah 7 Pola Psikologis Anak Tanpa Figur Ayah Saat Dewasa
Hidayat juga mengingatkan kembali bahwa jika BoP tidak dapat merealisasikan tujuannya, pemerintah Indonesia harus siap untuk mengambil opsi keluar dari keanggotaan tersebut. "Dan bila demikian, kalau kemarin Pak Prabowo waktu bertemu dengan ormas-ormas Islam dan berikutnya bertemu dengan para mantan Menlu, Pak Wamenlu kan disampaikan oleh Kemenlu atau oleh Menlu bahwa Indonesia siap mengambil opsi untuk keluar dari BoP kalau ternyata BoP tidak merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama," tutur Hidayat.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
