"Maksud saya, lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi, karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan," tambahnya lagi.
PDIP sendiri tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak di pemerintahan.
Baca Juga:
Usulan Polri di Bawah Struktur Kemendagri Ditolak Tito Karnavian
Berikut adalah sejumlah kader PDIP yang masih bertahan di kabinet Presiden Jokowi:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
Menteri Sosial: Tri Rismaharini
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Abdullah Azwar Anas
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang
Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
Menteri Komunikasi dan Informatika: Budi Arie Setiadi
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Wakil Menteri Dalam Negeri: John Wempi Wetipo
Gugatan PDIP ke PTUN Disebut Bentuk Emosi ke Jokowi
Langkah PDIP menggugat ke PTUN itu, kata Silfester, hanyalah bentuk emosi partai berlogo banteng tersebut kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga:
PDIP Bantah Alwin Jabarti Kiemas Keponakan Megawati
Selain itu, Silfester juga mengungkit soal pernyataan PDIP yang mengatakan Presiden Jokowi dan Gibran bukan lagi kader mereka.
"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga," tegas Silfester.
"Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDIP, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi?"