WahanaNews.co, Jakarta - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Retno Sulistiyaningrum dengan sengaja memecah anggaran paket pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung) dan pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak).
Kuat dugaan memecah anggaran proyek sengaja dilakukan karena memilki modus dan tujuan tertentu dan untuk memuluskan agar pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut bisa diarahkan kepada perusahaan tertentu.
Baca Juga:
Wagub Rano Karno Ingin Bangun Pusat Oleh-oleh Khas Betawi, Begini Katanya
Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov DKI Jakarta 2023 diketahui, total pagu pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung) Rp 18 miliar dan total pagu pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak) Rp 23,9 miliar.
Pantauan dilapangan, pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung) dilaksanakan PT. Ambalat Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp 8.018.675.800 sementara PT. Nilita Sari Jaya Rp 9.854.544.500.
Foto. Dok (WahanaNews)
Baca Juga:
Selama Ramadan, Pemprov DKI Siap Hadirkan Gerakan Pangan Murah
Selain itu, pecah memecah anggaran juga tidak luput dari pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak). Sama halnya dengan pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung). Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak) juga dilaksanakan PT. Ambalat Jaya Abadi dan PT. Nikita Sari Jaya.
Hasil pencarian detail data badan usaha pada situs lpjk.pu.go.id diketahui baik PT. Ambalat Jaya Abadi maupun PT. Nikita Jaya Abadi memiliki kualifikasi usaha kecil, bahkan PT. Ambalat Jaya Abadi tidak memilki KBLI 41011 Konstruksi Gedung Hunian, Subklasifikasi BG001.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pernah mengungkapkan, pecah belah proyek sengaja dilakukan karena memiliki modus dan tujuan tertentu. "Dari pengalaman kami motifnya untuk korupsi," ujar Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi beberapa waktu lalu.
