WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut massa penuntut pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia" akhirnya diklarifikasi langsung olehnya pada Selasa (26/8/2025).
Sahroni menegaskan ucapannya tidak ditujukan kepada publik secara umum, melainkan kepada pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.
Baca Juga:
Mudik Lancar, DPR Apresiasi Polri
"Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada," ujar Sahroni saat dihubungi.
Ia menyebut bahasa yang digunakannya kerap dipelintir sehingga terkesan menyerang masyarakat, padahal yang dimaksud adalah logika berpikir yang dianggap keliru.
Menurutnya, tuntutan bubar DPR hanya karena ketidaktahuan soal tunjangan anggota parlemen tidak masuk akal dan perlu dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan salah kaprah.
Baca Juga:
Pungli Rp 4,7 Miliar di Sumut, Sahroni: Jangan Hanya 2 Orang yang Diproses
"Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu," kata Sahroni.
Ia menambahkan, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa upaya pembubaran DPR bukanlah perkara sederhana, mengingat Gus Dur pernah mencoba dan gagal, sementara Bung Karno hanya berhasil karena konflik tajam dengan parlemen saat itu.
"Akhirnya diikutsertakan masalah ada Gus Dur dulu mau bubarin DPR. Toh enggak kejadian, malah almarhum Gus Dur yang diturunin," kata Sahroni, seraya menegaskan pembubaran DPR justru bisa melemahkan demokrasi.
Sahroni menilai DPR tetap dibutuhkan sebagai lembaga pengawasan agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kontrol dan sistem republik tetap seimbang.
“Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata,” jelasnya.
Politikus Nasdem itu juga menilai pihak yang menyerukan pembubaran DPR kemungkinan belum memahami dinamika kerja lembaga legislatif secara mendalam.
“Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya, dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, seribu sayang, kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, bubarin DPR,” kata dia.
Sebelumnya, pada Senin (25/8/2025), seruan untuk membubarkan DPR mencuat di media sosial dan dibawa dalam aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menanggapi itu, Sahroni mengatakan masyarakat boleh mengkritik DPR, bahkan dengan keras, tetapi jangan sampai berlebihan hingga mengarah pada pembubaran lembaga perwakilan rakyat.
"Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita. Tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi," kata Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).
Ia menegaskan DPR tetap akan eksis sebagai lembaga yang mengemban fungsi pengawasan dan menjadi penyeimbang pemerintah.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
