WahanaNews.co | Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD Disentil Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon.
Fadli Zon meminta Mahfud MD tidak membelokkan sejarah seputar Serangan Umum 1 Maret 1949.
Baca Juga:
Pernah Diabaikan Fadli Zon, Komeng Usulkan Hari Komedi Nasional jika Jadi Anggota DPD
Permintaan itu disampaikan Fadli merespons Mahfud yang menyebut Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.
Fadli mengatakan Sukarno dan Hatta masih ditawan di Menumbing, Kepulauan Bangka Belitung saat Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi. Menurutnya, pemerintahan kala itu berada di bawah pimpinan Pemerintahan Darurat RI yang diketuai Sjafroeddin Prawiranegara.
"Keliru P @mohmahfudmd. Dlm Serangan Umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta masih dlm tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) dibawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Soekarno n Hatta dlm peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!," ucap Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Kamis (3/3).
Baca Juga:
Soal Gibran Jadi Capres Prabowo, Fadli Zon Bicara tentanh 'Garis Tangan'
Dalam cuitan sebelumnya, Fadli sempat mengungkapkan bahwa Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan orang kepercayaan Soedirman yang memiliki peran sangat besar dan vital dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Menurutnya, banyak orang lupa tentang kepemimpinan Sjafroeddin ketika itu.
"Yg org lupa, waktu itu negara di tangan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara dg ibukota di Bukittinggi. Ini strategi tunjukkan pd dunia RI masih ada," cuit Waketum DPP Partai Gerindra itu.
Perdebatan terkait Serangan Umum 1 Maret 1949 muncul usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tak mencantumkan nama Soeharto.
