Oleh MARTIN SITOMPUL
Baca Juga:
Rehabilitasi Prabowo untuk Guru Luwu Utara, Yusril Ungkap Tak Batalkan Pidana
IKATAN Mahasiswa Papua
di Bandung menggelar aksi solidaritas menyusul aksi polisi menangkap rekan
mereka di Surabaya.
Di tengah aksi, oknum anggota polisi
menawarkan dua dus minuman kepada mereka. Polisi berdalih pemberian itu
merupakan minuman penyegar.
Baca Juga:
Menepis Pandangan Salah Kaprah atas Kebijakan Pramono yang Dinilai Reaktif Menghadapi Banjir
Setelah dibuka ternyata isinya minuman
keras jenis wiski. Kontan saja mahasiswa Papua menolaknya.
Selain dianggap merendahkan, bisa jadi
minuman keras itu bermotif jebakan.
Modus serupa juga pernah dialami
Gubernur Jawa Barat pertama, Soetardjo Kartohadikoesumo. Saat itu,
iming-imingnya adalah beras.
Pada September 1945, ketika tentara
Sekutu menduduki Jawa Barat, krisis pangan tengah melanda.
Keadaan rakyat yang kesulitan mendapat
bahan makanan itu terpantau oleh Sekutu dan Belanda.
"Waktu itu di negeri kita terjadi
kekurangan beras. Belanda dengan perantaraan pimpinan tentara Sekutu menawarkan
pemberian beras dengan gratis dalam jumlah yang agak besar," kenang Soetardjo
dalam memoarnya, Soetardjo: "Petisi Soetardjo" dan
Perjuangannya.
Kendati demikian, Sekutu tidak
memiliki otoritas berhubungan langsung dengan rakyat. Untuk itu, mereka
membutuhkan perantaraan pemerintah Indonesia.
Sebuah kesepakatan lantas ditawarkan
kepada pejabat tinggi Republik. Pembicaraan segitiga antara pemerintah
Indonesia, Sekutu, dan Belanda digelar.
Pertemuan berlangsung di Gedung
Merdeka Selatan (sekarang menjadi kantor Pertamina).
Pemerintah Indonesia diwakili Sri
Sultan Hamengkubuwono IX, Walikota Jakarta Suwirjo, Ir Surachman dari
Departemen Perekonomian, Mr Latuharhary dari Departemen Dalam Negeri, dan Soetardjo
selaku Gubernur Jawa Barat sekaligus bertindak sebagai juru bicara pemerintah
RI.
Belanda, melalui
juru bicara Sekutu, menawarkan pemberian beras secara
cuma-cuma. Jumlah itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan pangan
rakyat.
Soetardjo menilai, tawaran itu sebagai jebakan politis. Ia menandaskan bahwa bangsa
Indonesia sudah merdeka. Maka, pemerintah RI-lah yang bertanggung
jawab atas nasib rakyat di Jawa Barat.
Soetardjo memutuskan untuk menolak
pemberian beras Belanda.
Meski tegas, tidak lupa sang Gubernur mengucapkan terimakasih atas tawaran niat baik tersebut.
Seingat Soetardjo, seorang perwira
tinggi Inggris berpangkat mayor jenderal mencoba melobi dirinya.
Si Jenderal mempertanyakan, apakah Gubernur Soetardjo tidak takut bahaya kelaparan menimpa
rakyatnya?
Diperkirakan, perwira
tinggi tersebut adalah Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawtorn. Dia
merupakan komandan tentara Sekutu dari Divisi ke-23 British India Army.
Sejarawan Frank Palmos, dalam Surabaya 1945: Sakral
Tanahku, mencatat, Hawtorn ditunjuk oleh Panglima Sekutu untuk Indonesia, Letnan Jenderal Sir Philip Christison,
membawahkan wilayah operasi meliputi Jawa, Madura, Bali, dan Lombok.
Soetardjo tidak kalah cerdik. Sambil
bergurau, dia menimpali, "Bukankah dahulu pemerintah Belanda sendiri
mengatakan bahwa rakyat kami, de
inlanders, bisa hidup segobang sehari?"
Mendengar jawaban Soetardjo, Sri
Sultan Hamengkubuwono IX malah tertawa terpingkal-pingkal.
Siapa nyana, di tahun berikutnya
situasi berbalik.
Pada April 1946, ketika terjadi
kelaparan di India, pemerintah Indonesia justru mampu menyumbang 500 ribu ton
beras. (Martin Sitompul/historia.id)-dhn
